MATARAM, PINTAS.CO.ID – Polemik pengembalian sertifikat agunan kredit memasuki babak baru. Di tengah proses gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, pengusaha sekaligus advokat asal Mataram, I Gede Gunanta, SH., MH., resmi melaporkan dugaan tindak pidana ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB).
Laporan tersebut berkaitan dengan belum dikembalikannya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sebelumnya dijadikan agunan kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Menurut pihak pelapor, seluruh kewajiban kredit telah diselesaikan sejak tahun 2022, namun hingga kini sertifikat maupun Surat Keterangan Lunas (SKL) disebut belum diterima.
Pengaduan disampaikan melalui tim kuasa hukum kepada Kapolda NTB cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB setelah berbagai upaya penyelesaian secara persuasif dan administratif diklaim tidak membuahkan hasil.
Kuasa hukum I Gede Gunanta, Hasan Basri, SH., CPM, mengatakan kliennya telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian kredit. Karena itu, menurutnya, tidak ada lagi dasar hukum bagi bank untuk menahan dokumen agunan.
“Secara hukum, ketika utang telah dilunasi maka hak bank untuk menahan agunan juga berakhir. Karena itu pengembalian dokumen agunan merupakan hak nasabah yang wajib dipenuhi,” ujar Hasan Basri.
Ia menjelaskan, pihaknya telah beberapa kali meminta pengembalian SHM, Surat Keterangan Lunas, serta dokumen pendukung lainnya, baik melalui komunikasi langsung maupun secara administratif. Namun hingga kini, dokumen tersebut disebut belum diserahkan.
Dalam tanggapan sebelumnya atas pengaduan nasabah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan bahwa pengembalian SHM belum dapat dilakukan karena objek agunan merupakan harta bersama, sehingga seluruh pemilik harus hadir secara bersamaan untuk menerima dokumen tersebut.
Alasan itu kini menjadi salah satu pokok yang sedang diuji dalam perkara perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram.
Hasan menilai, setelah seluruh kewajiban kredit dilunasi, hubungan hukum antara bank dan debitur pada prinsipnya telah berakhir.
Oleh sebab itu, pengembalian agunan beserta penerbitan Surat Keterangan Lunas merupakan hak debitur yang semestinya dipenuhi.
Laporan yang diajukan ke Polda NTB, lanjutnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menurut pelapor relevan untuk ditelaah penyidik.
Melalui laporan tersebut, pelapor meminta aparat kepolisian menyelidiki apakah terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA), perwakilan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Edy Hariyanto, tidak memberikan tanggapan mengenai substansi perkara. Ia menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Untuk perihal tersebut kami menunggu hasil persidangan/proses hukum yang sedang berjalan,” tulis Edy Hariyanto.
Saat ini terdapat dua proses hukum yang berlangsung secara paralel. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) masih diperiksa di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, sementara laporan dugaan tindak pidana yang diajukan I Gede Gunanta sedang diproses oleh Polda NTB.
Perkembangan perkara ini dinilai penting karena menyangkut kepastian hukum mengenai mekanisme pengembalian dokumen agunan setelah kredit dinyatakan lunas.
Hasil persidangan maupun proses penyelidikan nantinya akan menentukan apakah persoalan tersebut merupakan sengketa keperdataan semata atau terdapat unsur pelanggaran hukum sebagaimana yang didalilkan oleh pihak pelapor.(P03)






