MATARAM, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah menyiapkan cara baru bagi pimpinan daerah untuk membaca denyut pemerintahan. Bukan lagi melalui tumpukan laporan yang panjang, melainkan lewat satu dashboard yang merangkum data strategis secara ringkas, terukur, dan mudah dipantau.

Rancangan akhir Dashboard Eksekutif Provinsi NTB kini memasuki tahap finalisasi. Pembahasannya dilakukan melalui Lokakarya Perumusan Rancangan Akhir Dashboard Eksekutif, di Hotel Lombok Raya, Mataram, pada Rabu (19/8/2026).

Dashboard tersebut dirancang bukan sekadar sebagai etalase visualisasi data. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai instrumen strategis untuk membantu pimpinan daerah melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian program, perencanaan, hingga mengambil keputusan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan tidak boleh berhenti pada pembangunan aplikasi.

Menurutnya, perubahan yang lebih penting justru terletak pada cara pemerintah bekerja dan mengambil keputusan.

“Transformasi digital pada akhirnya bukan sekadar membangun aplikasi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan dalam cara kerja pemerintah. Bagaimana pemerintah bertumpu pada intuisi menuju pemerintahan yang bertumpu pada bukti, fakta, dan data,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa data harus ditempatkan sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan memastikan setiap kebijakan memiliki dasar informasi yang kuat.

Karena itu, data dipandang sebagai aset strategis yang dapat memperkuat pemanfaatan sumber daya pemerintah lainnya, mulai dari anggaran hingga sumber daya manusia.

“Data harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, pengendalian pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Penguatan Dashboard Eksekutif berjalan beriringan dengan pengembangan NTB Satu Data sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.

Platform tersebut diarahkan menjadi rujukan resmi data pemerintah daerah dengan mengedepankan prinsip standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas, serta satu sumber data resmi untuk mendukung pengambilan keputusan.

Penataan data bahkan telah dilakukan secara signifikan. Dari sebelumnya terdapat sekitar 1.961 dataset sektoral, proses validasi dan penyederhanaan membuat jumlahnya menjadi sekitar 921 jenis data pada 2026 yang diproduksi oleh 43 perangkat daerah.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar konsisten dan dapat dipercaya.

Persoalan yang ingin dihindari bukan hanya duplikasi data, tetapi juga perbedaan definisi. Sebuah data bisa saja memiliki judul berbeda tetapi ternyata memiliki substansi yang sama. Sebaliknya, data dengan judul serupa bisa memiliki definisi dan isi yang berbeda.

“Data yang kita miliki harus benar-benar berkualitas, jangan sampai ada data yang judulnya berbeda tetapi isinya sama, atau judulnya sama tetapi isinya berbeda. Ini yang sedang kita padukan dan validasi,” jelas Ahsanul Khalik yang akrab disapa AKA.

Menurutnya, pembenahan kualitas data menjadi semakin penting karena pemerintah daerah tidak bekerja dalam ruang yang terpisah.

Data dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota perlu dapat dipertukarkan secara cepat dan akurat sesuai kewenangan masing-masing.

Pemprov NTB pun terus mendorong integrasi NTB Satu Data dengan berbagai platform pemerintah, termasuk sistem yang dikelola pemerintah pusat. Integrasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga mulai dijajaki, antara lain dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur.

Pimpinan Program SKALA NTB, Anja Kusuma, mengatakan lokakarya tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai bentuk dashboard serta jenis informasi yang benar-benar dibutuhkan pimpinan daerah.

Saat ini, rancangan Dashboard Eksekutif telah mendekati tahap akhir sebelum dipresentasikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah NTB.

Anja menggambarkan dashboard tersebut seperti panel kendali pada kendaraan. Pengemudi tidak perlu membuka seluruh sistem mesin untuk mengetahui kondisi kendaraan. Informasi penting cukup ditampilkan melalui indikator yang mudah dibaca sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat.

“Dashboard ini kami analogikan seperti dashboard pada kendaraan. Data yang kompleks dan sebelumnya tersaji dalam laporan panjang perlu diubah menjadi informasi visual yang ringkas, sederhana, mudah dipahami, dan dapat dilihat dalam satu layar,” jelasnya.

Konsep tersebut menjadi salah satu kunci pengembangan Dashboard Eksekutif NTB. Informasi yang ditampilkan bukan sekadar banyak, tetapi harus relevan dengan kebutuhan pimpinan.

Dalam lokakarya, peserta membahas kebutuhan informasi pimpinan, perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai produsen data, mekanisme produksi dan verifikasi, hingga alur pengelolaan data sebelum informasi tersebut tampil dalam dashboard.

Sejumlah indikator strategis akan menjadi bagian dari dashboard. Di antaranya indikator kinerja utama kepala daerah dan perangkat daerah, capaian target dan realisasi, tren kinerja, program dan penerima manfaat, program prioritas daerah, pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, pelaksanaan APBD, Program Strategis Nasional (PSN), serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dengan begitu, pimpinan daerah dapat memperoleh gambaran lebih cepat mengenai perkembangan kinerja perangkat daerah, realisasi program, kondisi anggaran, pengaduan masyarakat, hingga capaian pelayanan dasar.

Salah satu aspek penting yang hendak dibangun adalah kemampuan dashboard menghubungkan data lintas sektor.

Data program dan penerima manfaat, misalnya, tidak hanya menampilkan jumlah penerima. Informasi tersebut dapat dikembangkan untuk memperlihatkan sasaran, lokasi, bentuk intervensi, perkembangan, hingga hasil program.

Keterhubungan itu memungkinkan pemerintah mendeteksi potensi tumpang tindih intervensi sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.

Ahsanul Khalik mencontohkan bagaimana data dari sektor sosial dapat dikaitkan dengan sektor pendidikan.

Data penyandang disabilitas, misalnya, dapat dipadukan dengan data pendidikan untuk membantu pemerintah melihat kebutuhan fasilitas pendidikan secara lebih tepat.

“Keputusan pembangunan tidak cukup hanya berdasarkan data dari satu perangkat daerah. Kita perlu menggabungkan berbagai sumber data agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, dashboard diharapkan tidak hanya menjawab pertanyaan “apa yang sudah dilakukan pemerintah?”, tetapi juga membantu menjawab pertanyaan yang lebih penting: siapa yang menerima manfaat, di mana intervensinya dilakukan, bagaimana perkembangannya, dan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak?

Pada akhirnya, Dashboard Eksekutif NTB diarahkan menjadi bagian dari ekosistem pemerintahan berbasis data.

Alurnya dimulai dari perangkat daerah sebagai produsen data. Data kemudian melewati proses integrasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan pengelolaan melalui NTB Satu Data sebelum disajikan dalam bentuk informasi strategis kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.

Informasi tersebut selanjutnya menjadi bahan analisis untuk menentukan arah kebijakan, melakukan intervensi, mengevaluasi program, sekaligus mengukur dampaknya terhadap masyarakat.

Model ini juga diharapkan mengubah budaya pelaporan pemerintahan. Laporan tidak lagi semata-mata menjadi produk administratif yang disusun secara berkala, tetapi menjadi instrumen pengendalian yang bersumber dari data aktual, terukur, dapat ditelusuri, dan terus diperbarui.

Jika berjalan sesuai rancangan, Dashboard Eksekutif NTB nantinya bukan hanya mempercepat pimpinan melihat kondisi pemerintahan.

Lebih jauh, dashboard ini dapat menjadi alat untuk memastikan setiap rupiah anggaran, setiap program, dan setiap intervensi pembangunan memiliki arah yang jelas dan sasaran yang terukur.

Pemprov NTB berharap pengembangan tersebut mampu memperkuat pemerintahan yang efektif, terintegrasi, responsif, dan akuntabel.

Sebab, di era ketika keputusan dituntut semakin cepat dan tepat, pemerintah tidak cukup hanya memiliki banyak data.

Tantangannya adalah memastikan data yang benar sampai kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk menghasilkan keputusan yang tepat.

Dan melalui Dashboard Eksekutif, NTB tengah membangun fondasi menuju pola pemerintahan yang menjadikan data bukan sekadar angka di layar, melainkan dasar untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.(P02)