LOMBOK UTARA, PINTAS.CO.ID – Krisis air bersih mulai mengusik denyut kehidupan di kawasan wisata Gili Trawangan dan sekitarnya. Di tengah aktivitas pariwisata yang terus berjalan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kini berpacu mencari jalan keluar agar suplai air kembali mengalir.
Persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut kebutuhan wisatawan dan pelaku usaha pariwisata. Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi.
Karena itu, Pemprov NTB tengah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas terhentinya jaringan suplai air bersih di kawasan Gili.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah sedang mengupayakan agar suplai air dapat kembali berjalan sembari menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum yang menjadi latar belakang terganggunya jaringan air bersih.
Hal itu disampaikan Gubernur Iqbal saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia, Victoria Ingrid Alice Desiree, di Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).
Menurut Gubernur Iqbal, persoalan air bersih di kawasan Gili bukan perkara sederhana. Ada aspek lingkungan dan proses hukum yang harus diperhatikan.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata terabaikan.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Gubernur Iqbal.
Untuk mengatasi persoalan dalam jangka pendek, Pemprov NTB telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang sudah tersedia dapat kembali beroperasi sementara.
Langkah tersebut disiapkan sebagai solusi transisi. Artinya, pemerintah ingin kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan proses penyelesaian persoalan regulasi dan hukum yang sedang berjalan.
Gubernur Iqbal mengatakan Menteri Lingkungan Hidup telah menyampaikan komitmen untuk membantu mencarikan jalan keluar atas kondisi tersebut.
Pemprov NTB selanjutnya akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi antarlembaga dan surat resmi kepada pihak-pihak terkait.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.
Pemprov NTB menargetkan jaringan air bersih dapat kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan.
Target tersebut menjadi langkah awal untuk mengembalikan pelayanan air bersih sekaligus menjaga aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata di kawasan Gili.
Sembari menunggu solusi jaringan air bersih, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemkab Lombok Utara) mengambil langkah darurat dengan melakukan dropping air.
Distribusi tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maupun wisatawan yang berada di kawasan terdampak.
Langkah ini menjadi penyangga sementara agar gangguan suplai air tidak semakin meluas, terutama di kawasan yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air merupakan salah satu magnet utama pariwisata Lombok Utara. Gangguan terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih berpotensi ikut memengaruhi aktivitas wisata, operasional akomodasi, restoran, hingga usaha masyarakat setempat.
Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga memastikan solusi yang diambil dapat bertahan dalam jangka panjang.
Gubernur Iqbal turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang terdampak gangguan suplai air bersih.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Menurutnya, menghidupkan kembali jaringan air yang sudah tersedia menjadi pilihan paling memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka pendek.
Namun, pemerintah tidak ingin solusi tersebut berhenti sebagai langkah sementara.
Penyelesaian permanen tetap harus disiapkan agar persoalan serupa tidak kembali mengganggu kebutuhan masyarakat maupun aktivitas pariwisata di kawasan Gili.
Gubernur Iqbal menegaskan persoalan air bersih di kawasan Gili harus dilihat dari dua kepentingan yang sama-sama penting.
Di satu sisi, pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan aktivitas pariwisata tetap berjalan.
Di sisi lain, seluruh pengelolaan sumber daya air harus tetap memperhatikan ketentuan lingkungan dan kepastian hukum.
Titik temu antara kedua kepentingan tersebut kini menjadi pekerjaan utama pemerintah.
Pemprov NTB terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemkab Lombok Utara, pihak swasta, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pemulihan pelayanan air bersih.
Bagi pemerintah daerah, persoalan ini pada akhirnya bukan semata soal menjaga geliat pariwisata Gili.
Lebih mendasar dari itu, air harus kembali mengalir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Solusi darurat ditargetkan segera berjalan. Pada saat yang sama, penyelesaian permanen harus dibangun dengan tiga pijakan: kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, krisis air bersih di Gili tidak hanya diselesaikan untuk hari ini, tetapi juga menjadi momentum membangun sistem pengelolaan air yang lebih berkelanjutan bagi kawasan pariwisata NTB.(P02)
