Oleh: Samianto, Presiden Forum Kebangsaan |
SEBUAH kawasan di bagian belakang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak menjadi sorotan.
Di balik pagar yang memisahkannya dari blok hunian warga binaan, Ombudsman Republik Indonesia menemukan deretan bangunan dengan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen mini.
Temuan itu mencakup lebih dari 10 kamar atau rumah petak yang dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan rumah tangga.
Di salah satu bangunan, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di dalam kulkas. Di kawasan yang sama terdapat fasilitas kebugaran dan pembangunan simulator golf yang masih berlangsung.
Temuan tersebut muncul ketika tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu, 23 September 2026. Pemeriksaan itu bukan tanpa hambatan. Tim Ombudsman mengaku sempat ditolak masuk meski telah membawa surat tugas resmi.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan tim tiba sekitar pukul 09.45 WIB. Petugas lapas disebut meminta mereka menunggu arahan Kepala Lapas. Sekitar 30 menit kemudian, akses masih belum diberikan dan alasan penolakan juga belum dijelaskan kepada tim.
Situasi kemudian memanas ketika tim berusaha mencapai area belakang. Terjadi cekcok dan aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Dalam kejadian tersebut, kaki salah seorang anggota Ombudsman dilaporkan sempat terjepit ketika akses ditutup.
Bagi Ombudsman, hambatan tersebut menjadi bagian penting dari persoalan yang harus diperiksa. Fikri Yasin menyebut kunjungan ke Lapas Cibinong merupakan bagian dari fungsi pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan publik dan merupakan kunjungan kedua sepanjang 2026 setelah pemeriksaan sebelumnya pada Juli juga tidak memperoleh akses.
Setelah berhasil mencapai kawasan belakang, tim menemukan kondisi yang berbeda dari blok hunian warga binaan pada umumnya.
Fikri menggambarkan bangunan tersebut memiliki kelengkapan yang menyerupai hunian apartemen, termasuk peralatan rumah tangga dan dapur.
Lebih jauh, Ombudsman memperoleh keterangan dari salah seorang penghuni yang disebut sebagai warga binaan. Menurut Syafrida, penghuni tersebut mengaku membayar untuk dapat menempati bangunan tersebut.
Namun, proses wawancara terhenti setelah petugas lapas datang sehingga Ombudsman belum memperoleh informasi mengenai besaran pembayaran maupun mekanisme penggunaannya.
Pada saat yang sama, Ombudsman juga menerima informasi mengenai dugaan pungutan terhadap keluarga warga binaan.
Syafrida menyebut adanya laporan mengenai pungutan sebesar Rp150.000 per minggu di Blok A. Sementara Fikri mengatakan seorang pengunjung mengaku membayar Rp150.000 untuk dapat menjenguk kerabatnya.
Ombudsman masih mendalami siapa yang menerima uang tersebut dan apakah melibatkan petugas lapas atau pihak lain.
Temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai status dan fungsi bangunan tersebut. Pasalnya, pihak Lapas Cibinong menyatakan bangunan di kawasan belakang bukan hunian khusus bagi narapidana.
Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra menyebut terdapat 13 rumah dinas di area tersebut.
Menurut pihak lapas, bangunan itu diperuntukkan bagi pejabat dan pegawai, sementara sebagian ruangan digunakan petugas untuk beristirahat ketika pergantian sif.
Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat juga menyatakan masih melakukan pendalaman terhadap temuan Ombudsman.
Termasuk di antaranya memastikan peruntukan bangunan, siapa yang menggunakan, serta apakah terdapat pelanggaran dalam pemanfaatannya.
Nama Ferdy Sambo turut muncul dalam pemberitaan mengenai fasilitas tersebut karena ia merupakan warga binaan di Lapas Cibinong.
Namun, Ditjenpas Jawa Barat menyatakan sejauh pemeriksaan yang dilakukan, belum ditemukan indikasi bahwa Sambo menggunakan fasilitas khusus yang menjadi sorotan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mempersilakan media memeriksa langsung kondisi fasilitas yang ditemukan Ombudsman.
Pemerintah juga menyatakan akan memberikan sanksi apabila nantinya terbukti terdapat pegawai yang mengomersialkan fasilitas tersebut.
Ombudsman sendiri telah meminta agar fasilitas yang dinilai tidak sesuai peruntukan ditindaklanjuti. Lembaga tersebut juga akan menyampaikan hasil temuan dan tindakan korektif kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta melakukan pemantauan lanjutan dalam waktu kurang dari satu bulan.
Dari sisi pengawasan politik, persoalan ini kini masuk perhatian DPR. Komisi XIII DPR RI dijadwalkan memanggil Ombudsman, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hingga Kepala Lapas Cibinong pada Senin, 28 September 2026, untuk meminta penjelasan mengenai temuan fasilitas mewah tersebut.
Kasus ini pada akhirnya bukan sekadar tentang keberadaan kamar dengan AC, kulkas, dapur atau ruang tamu di lingkungan lapas.
Yang menjadi pertanyaan lebih besar adalah siapa yang menggunakan fasilitas tersebut, atas dasar apa, bagaimana fasilitas itu tersedia, serta apakah ada pembayaran atau perlakuan khusus yang melanggar ketentuan.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini ditunggu. Sebab, ketika sebuah lembaga pemasyarakatan memiliki fasilitas yang jauh berbeda dari blok hunian biasa, transparansi mengenai status, pengguna, dan mekanisme pengelolaannya menjadi bagian penting untuk memastikan prinsip kesetaraan dan akuntabilitas tetap berjalan.
Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong pun kini berkembang menjadi pemeriksaan lintas lembaga. Publik menunggu bukan hanya siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan persoalan serupa tidak kembali muncul di balik tembok lembaga pemasyarakatan lainnya.(*)






