MATARAM, PINTAS.CO.ID – Ancaman gempa bumi dan tsunami tidak bisa dipastikan kapan datangnya. Karena itu, kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan peringatan dini, tetapi juga membutuhkan prosedur yang teruji, koordinasi yang solid, serta respons cepat dari seluruh unsur terkait.

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB memperkuat kesiapsiagaan daerah melalui Simulasi Penanggulangan Bencana yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menguji koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami.

Simulasi tersebut tidak sekadar menjadi latihan menghadapi keadaan darurat. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk mengevaluasi mekanisme kerja, menguji prosedur penanganan bencana, serta memastikan setiap instansi memahami peran dan tanggung jawabnya ketika situasi kritis terjadi.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, Sadimin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan kebutuhan mendasar bagi daerah yang memiliki beragam potensi ancaman bencana.

“Simulasi ini merupakan langkah antisipasi kita di daerah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Ancaman bencana tidak dapat kita prediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ujarnya.

Menurut Sadimin, NTB tidak hanya menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami, tetapi juga memiliki gunung api aktif yang dapat menimbulkan ancaman bencana.

Kondisi tersebut menuntut seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secara terencana.

Dalam situasi darurat, kecepatan respons menjadi faktor penting. Namun, kecepatan saja tidak cukup apabila tidak didukung komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas, dan koordinasi antarlembaga yang berjalan baik.

Karena itu, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada BPBD. Pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga kebencanaan, hingga masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

Sadimin menekankan pentingnya membangun sinergi antarpemangku kepentingan agar penanganan bencana dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Melalui simulasi, berbagai unsur yang terlibat diharapkan semakin memahami tahapan penanganan bencana, mulai dari mitigasi hingga respons dalam kondisi darurat.

Selain meningkatkan kesiapan personel dan koordinasi lapangan, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan teknologi melalui pengembangan aplikasi SIAGA NTB bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.

Aplikasi tersebut mendukung sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana sekaligus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di wilayah NTB.

Keberadaan sistem informasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan bencana berbasis data.

Laporan yang masuk melalui SIAGA NTB dapat menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi kejadian, menentukan kebutuhan penanganan, serta mendukung perencanaan tahapan pemulihan berdasarkan kondisi di lapangan.

Dengan dukungan informasi yang lebih terarah, proses penanganan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Informasi mengenai kejadian bencana juga dapat membantu pihak terkait memahami kondisi yang membutuhkan perhatian segera.

Meski demikian, teknologi perlu berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Sistem informasi akan memberikan manfaat optimal apabila setiap pihak memahami cara menggunakannya dan mampu menindaklanjuti laporan sesuai kewenangannya.

“Simulasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk mekanisme mitigasi yang harus dilakukan. Kita ingin seluruh pihak semakin siap ketika menghadapi situasi darurat,” kata Sadimin.

Ia berharap simulasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau latihan sesaat. Sebaliknya, hasil pelaksanaannya harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme kerja, memperkuat komunikasi, dan meningkatkan kapasitas seluruh unsur penanggulangan bencana.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan NTB yang aman dan tangguh bencana,” ajaknya.

Sementara itu, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Roswanto, S.Pd., M.M., dalam laporan panitia menyampaikan bahwa simulasi merupakan instrumen penting untuk menguji mekanisme kerja penanggulangan bencana antarlembaga.

Menurut Roswanto, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman kebencanaan, serta memastikan prosedur mitigasi dan penanganan darurat dapat diterapkan secara efektif.

Simulasi lintas sektor juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul ketika berbagai instansi harus bekerja bersama dalam situasi darurat.

Aspek komunikasi, koordinasi, kesiapan personel, dan pemahaman terhadap prosedur menjadi bagian penting yang perlu dievaluasi.

Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan perbaikan nyata bagi sistem penanggulangan bencana di NTB. Dengan demikian, setiap unsur tidak hanya memahami tugasnya masing-masing, tetapi juga mampu bekerja secara terpadu ketika menghadapi ancaman yang berpotensi membahayakan masyarakat.

BNPB bersama BPBD Provinsi NTB berkomitmen mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan mitigasi secara berkelanjutan.

Komitmen ini penting mengingat potensi ancaman bencana di NTB membutuhkan kesiapan sistem, sumber daya, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Melalui simulasi pada 19–22 Oktober 2026, Pemprov NTB berharap kesiapsiagaan daerah semakin meningkat, prosedur penanganan semakin teruji, dan koordinasi antarinstansi semakin solid.

Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kesiapan saat keadaan darurat terjadi, tetapi juga dari kemampuan setiap pihak untuk mengantisipasi risiko, merespons secara tepat, dan melindungi masyarakat.

Bagi NTB, memperkuat kesiapsiagaan hari ini merupakan bagian penting dari upaya mengurangi risiko dan membangun daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana.(P02)