LOMBOK TIMUR, PINTAS.CO.ID – Digitalisasi transaksi daerah di Kabupaten Lombok Timur tak boleh berhenti sebatas mengubah pembayaran tunai menjadi non-tunai.

Lebih jauh, sistem digital harus mampu menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan, menekan kebocoran, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pesan itu disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Lombok Timur di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (6/10/2026).

Bupati Lombok Timur yang akrab disapa Bupati Iron itu menilai capaian TP2DD Lombok Timur pada 2025 yang memperoleh predikat cukup baik harus dijadikan pijakan untuk bekerja lebih keras.

Predikat tersebut, menurutnya, bukan alasan untuk berpuas diri, terlebih daerah lain juga terus meningkatkan kinerja dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

“Prestasi yang kita raih harus menjadi tolok ukur untuk kinerja yang lebih baik. Kabupaten dan kota lain juga terus berpacu,” ujar Bupati Iron.

Karena itu, ia meminta TP2DD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan melakukan optimalisasi secara lebih konkret.

Salah satu langkah yang ditekankan adalah memastikan setiap titik penerimaan daerah memiliki kanal pembayaran digital yang mudah digunakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempersempit celah kebocoran penerimaan daerah. Dengan sistem pembayaran yang semakin terdigitalisasi, setiap transaksi diharapkan dapat tercatat secara lebih sistematis sehingga proses pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan.

Tak hanya menyediakan kanal pembayaran digital, Bupati Iron juga meminta agar seluruh data transaksi dipastikan tercatat dengan baik dan dapat direkonsiliasi secara cepat serta akurat.

Menurutnya, pencatatan transaksi yang rapi menjadi bagian penting dalam membangun sistem penerimaan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang tersedia juga tidak boleh berhenti sebagai arsip, tetapi harus diolah menjadi informasi yang berguna bagi pemerintah daerah.

Di sisi lain, Bupati Iron menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Peralihan dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai harus dipahami bukan sebagai sesuatu yang menyulitkan, melainkan sebagai bentuk kemudahan dalam melakukan pembayaran.

Edukasi tersebut dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Sebab, semakin mudah masyarakat memahami dan menggunakan kanal pembayaran digital, semakin besar pula peluang perluasan transaksi non-tunai di berbagai sektor penerimaan daerah.

Bupati Iron menegaskan, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar persoalan mengganti cara pembayaran.

“Elektronifikasi bukan hanya untuk mengubah cara membayar, tetapi juga untuk memperkuat pengawasan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Pemanfaatan data transaksi digital, lanjutnya, harus diarahkan untuk membaca tingkat kepatuhan wajib pajak, mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap, serta menemukan celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran.

Dengan data yang lebih akurat dan tersedia secara cepat, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih tepat.

Kebijakan terkait penerimaan daerah tidak lagi hanya bertumpu pada perkiraan, tetapi dapat didukung oleh data transaksi yang aktual dan dapat dianalisis.

Dorongan tersebut menjadi semakin penting di tengah persaingan antardaerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan penerimaan daerah.

Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan bagian dari upaya membangun sistem pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui High Level Meeting TP2DD tersebut, Pemkab Lombok Timur mendorong agar capaian yang telah diraih tidak berhenti sebagai predikat semata.

Kinerja TP2DD diharapkan terus ditingkatkan dengan memperluas penggunaan transaksi digital, memperkuat pencatatan dan rekonsiliasi data, meningkatkan literasi masyarakat, serta memastikan digitalisasi benar-benar berdampak pada peningkatan PAD.

Dengan demikian, digitalisasi transaksi daerah di Lombok Timur diharapkan tidak hanya membuat proses pembayaran semakin praktis, tetapi juga menciptakan sistem penerimaan yang lebih tertib, mudah diawasi, dan mampu menutup ruang kebocoran.(P07)