MATARAM, PINTAS.CO.ID – Perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pendidikan berasrama di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan diperkuat melalui penyusunan konsep akreditasi khusus.
Langkah ini disiapkan untuk mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik, sekaligus memperkuat upaya pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mendukung langkah Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTB dalam memperkuat perlindungan tersebut.
Pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi untuk mendorong pencegahan kekerasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan yang menyasar anak dan perempuan.
Komitmen itu disampaikan Iqbal saat menerima silaturahmi jajaran Polda NTB yang dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati, di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa lembaga pendidikan, terutama yang menerapkan sistem asrama, harus mampu memberikan jaminan keamanan bagi anak-anak dan perempuan.
Menurutnya, lingkungan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga harus menjadi ruang yang melindungi peserta didik dari berbagai bentuk kekerasan.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan di NTB, terutama yang berbasis asrama, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan perempuan. Pemerintah daerah siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda NTB,” tegas Gubernur Iqbal.
Sebagai tindak lanjut konkret, Gubernur Iqbal meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) NTB menyusun draf konsep akreditasi bagi lembaga pendidikan berasrama yang ramah anak dan perempuan.
Penyusunan konsep tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pelibatan lintas sektor dinilai penting agar standar perlindungan yang dirancang dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing lembaga pendidikan.
Melalui konsep akreditasi ini, aspek perlindungan anak dan perempuan diharapkan mendapat perhatian lebih terstruktur dalam penyelenggaraan pendidikan berasrama.
Dengan demikian, upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman tidak hanya bergantung pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi juga diperkuat melalui langkah pencegahan.
Meski demikian, konsep tersebut masih berada pada tahap penyusunan draf. Karena itu, mekanisme penilaian, indikator akreditasi, serta penerapannya di masing-masing lembaga pendidikan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan Gubernur NTB terhadap berbagai kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
Ia menjelaskan, kunjungan tersebut menjadi bagian dari koordinasi sekaligus penyampaian terima kasih atas dukungan pemerintah daerah terhadap langkah-langkah yang dilakukan Polda NTB.
“Hadirnya kami adalah untuk mengucapkan terima kasih atas beberapa dukungan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Provinsi NTB terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka harkamtibmas yang diselenggarakan oleh Polda NTB,” ujar Pujawati.
Menurutnya, dukungan Gubernur Iqbal tidak berhenti pada komitmen umum. Gubernur Iqbal juga telah memberikan arahan teknis melalui koordinasi dengan dinas terkait agar program pencegahan kekerasan dapat segera ditindaklanjuti di lapangan.
Koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus memastikan penanganan persoalan perlindungan anak dan perempuan berjalan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Pujawati menambahkan, salah satu fokus kerja sama tersebut adalah penerapan sistem akreditasi khusus bagi sekolah berasrama.
Program ini juga mencakup Sekolah Rakyat agar standar perlindungan anak dan perempuan dapat menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Sekolah Rakyat dimasukkan sebagai bagian dari adanya akreditasi terhadap sekolah yang berasrama, sehingga semua ramah anak dan perempuan,” tambahnya.
Pelibatan Sekolah Rakyat dalam rencana tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman diarahkan untuk menjangkau berbagai bentuk lembaga pendidikan berasrama.
Namun, penerapan akreditasi nantinya tetap perlu didukung standar yang jelas, mekanisme evaluasi, serta koordinasi antarlembaga agar tujuan perlindungan dapat diwujudkan secara konsisten.
Dalam konteks perlindungan anak dan perempuan, keberadaan standar yang terukur menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong lembaga pendidikan memperhatikan keamanan peserta didik.
Upaya tersebut juga perlu ditopang pengawasan, edukasi pencegahan kekerasan, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi korban.
Pertemuan koordinasi itu turut dihadiri pejabat dari Bagian Perencanaan dan Biro Logistik Polda NTB yang mendampingi Kombes Pol Ni Made Pujawati.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan Polda NTB, penguatan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
Penyusunan konsep akreditasi sekolah berasrama menjadi salah satu langkah awal untuk mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan di Nusa Tenggara Barat.(P02)






