JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Dunia kerja Indonesia tengah memasuki fase baru. Pemerintah menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi fondasi baru untuk memperkuat hak pekerja sekaligus menjawab perubahan pola kerja yang semakin dinamis.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak sekadar menyatukan berbagai norma ketenagakerjaan yang selama ini tersebar dalam sejumlah regulasi.

Lebih dari itu, aturan tersebut dirancang untuk memperluas cakupan pelindungan hingga kepada pencari kerja, peserta pelatihan, peserta pemagangan, serta pekerja dalam pola kerja yang berkembang di masa depan.

Hal itu disampaikan Yassierli saat mewakili Presiden RI menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

“RUU ini bukan hanya menyatukan dan menyelaraskan norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar, tetapi juga memperkuat fondasi pelindungan ketenagakerjaan agar lebih mampu menjawab dinamika dunia kerja. Inilah yang kita harapkan menjadi bagian dari era baru hukum ketenagakerjaan Indonesia,” ujar Yassierli.

Menurut Yassierli, penyusunan RUU tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Pemerintah bersama DPR RI kemudian berupaya membangun kerangka hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pelindungan pekerja atau buruh dengan keberlanjutan dunia usaha.

Salah satu penguatan yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut adalah jaminan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi pekerja dalam berbagai aspek ketenagakerjaan.

Prinsip nondiskriminasi diperkuat sejak proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, hingga hubungan kerja.

Dengan demikian, pelindungan ketenagakerjaan diarahkan agar setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pekerjaan sekaligus mengembangkan kemampuan dan kariernya.

“Pelindungan ketenagakerjaan pada dasarnya harus memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja dan berkembang. Karena itu, prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat pekerja menjadi bagian penting dalam kerangka hukum yang kita bangun,” kata Yassierli.

Selain memperkuat norma yang selama ini menjadi bagian dari hukum ketenagakerjaan, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan juga membawa sejumlah pengaturan baru.

Salah satunya adalah penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pemerintah juga mendorong integrasi data dan informasi ketenagakerjaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

RUU tersebut turut mengatur dana cadangan pesangon serta memuat larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja.

Ketentuan mengenai dokumen pribadi menjadi salah satu aspek yang bersinggungan langsung dengan proses masuk seseorang ke dunia kerja.

Sementara itu, pengaturan dana cadangan pesangon diarahkan untuk memperkuat kepastian dalam pemenuhan hak pekerja.

Tak berhenti di sana, cakupan pelindungan juga diperluas untuk merespons perubahan pola pekerjaan. RUU ini memberikan ruang bagi pengaturan pekerjaan fleksibel sebagai bentuk antisipasi terhadap munculnya jenis dan pola pekerjaan baru atau yang dikenal dengan istilah future of work.

Perubahan tersebut dinilai penting karena dunia kerja terus berkembang seiring perubahan teknologi, model bisnis, dan kebutuhan tenaga kerja.

Karena itu, regulasi ketenagakerjaan dituntut tidak hanya mampu menjawab persoalan hari ini, tetapi juga mengantisipasi bentuk pekerjaan yang akan muncul di masa mendatang.

“Dunia kerja tidak pernah berhenti berubah. Karena itu, hukum ketenagakerjaan juga harus mampu bergerak mengikuti perubahan tersebut. Kita membutuhkan regulasi yang memberikan pelindungan, kepastian, dan keadilan, tetapi pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh dan beradaptasi,” ujarnya.

Kelompok yang mendapat penguatan pelindungan dalam RUU tersebut juga tidak terbatas pada pekerja atau buruh yang telah berada dalam hubungan kerja.

Pemerintah turut memperkuat pelindungan bagi pekerja atau buruh perempuan, penyandang disabilitas, pencari kerja, peserta pelatihan, dan peserta pemagangan.

Perluasan tersebut menunjukkan pendekatan pelindungan ketenagakerjaan yang mencakup lebih banyak tahapan dalam perjalanan seseorang menuju dan selama berada di dunia kerja.

Dengan kerangka tersebut, pelindungan tidak hanya ditempatkan setelah seseorang menjadi pekerja, tetapi juga sejak tahap pencarian kerja, peningkatan kompetensi, hingga pemagangan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, khususnya Komisi IX DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut.

“RUU ini merupakan hasil kerja bersama. Harapannya, setelah menjadi Undang-Undang, kerangka hukum yang baru ini dapat menjadi fondasi bagi hubungan ketenagakerjaan yang semakin berkeadilan, produktif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja ke depan,” pungkasnya.(P02)