JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terus memperkuat dukungan kepada pemerintah daerah (pemda) dalam menangani persoalan sampah melalui berbagai program bantuan pengelolaan lingkungan.
Menurut Fauzan Khalid, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam membantu daerah mengatasi masalah sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Ketua DKPP, dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Fauzan Khalid menegaskan bahwa penanganan sampah tidak cukup dilakukan di tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi harus dimulai dari sumbernya, yakni rumah tangga.
“Persoalan sampah tidak hanya di hilir, tetapi juga di hulu. Karena itu, Kemendagri bersama pemerintah daerah perlu secara masif mendorong pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Langkah ini penting untuk mencegah penumpukan di TPA, memudahkan proses daur ulang, serta mengurangi pencemaran lingkungan,” ujar Fauzan Khalid.
Politisi NasDem yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok itu menilai bantuan peralatan pengelolaan sampah yang telah disalurkan Kemendagri kepada belasan pemerintah daerah merupakan langkah strategis. Nilai bantuan tersebut diketahui mencapai miliaran rupiah.
Menurut Fauzan Khalid, sampah seharusnya tidak lagi dipandang sebagai beban daerah, melainkan dapat diubah menjadi sumber daya yang produktif dan bernilai ekonomi.
“Saya kira ini sangat penting agar sampah bisa diubah menjadi instrumen pembangunan yang produktif. Karena itu, pemerintah melalui Kemendagri perlu memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mengatasi persoalan sampah dengan baik,” katanya.
Selain menyoroti pengelolaan sampah, Fauzan Khalid juga meminta BNPP untuk lebih fokus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
Mantan Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) itu menilai pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan pada penguatan produktivitas masyarakat, peningkatan daya beli, optimalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta percepatan digitalisasi ekonomi.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui penguatan sektor pertanian, kelautan, dan usaha mikro agar masyarakat perbatasan memiliki akses ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong optimalisasi fungsi PLBN tidak hanya sebagai pintu keluar-masuk negara, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu menciptakan pertumbuhan kawasan.
“Optimalisasi aktivitas perdagangan lintas batas dan pengembangan kawasan sekitar PLBN akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Fauzan Khalid turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kolaborasi lintas sektoral perlu diperkuat untuk memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak, termasuk melalui rehabilitasi belasan ribu rumah tidak layak huni di kawasan 3T,” jelas mantan Ketua KPU NTB 2008-2013 tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Fauzan Khalid juga menyoroti progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia meminta OIKN lebih proaktif menerapkan strategi pemanfaatan bertahap terhadap berbagai fasilitas yang telah selesai dibangun.
Menurutnya, fasilitas perkantoran dan infrastruktur yang sudah tersedia perlu segera dioperasikan secara bertahap agar manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat seiring percepatan pembangunan kawasan IKN.
Fauzan Khalid berharap OIKN tetap fokus pada target besar menjadikan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.
“OIKN perlu mengoperasikan fasilitas yang telah selesai dibangun secara bertahap sejalan dengan percepatan pembangunan. Fokus utama tetap pada pencapaian target fungsionalitas IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028,” pungkasnya.(P01)
