LOMBOK TENGAH, PINTAS.CO.ID – Desa Adat Sade tidak boleh sekadar dibangun kembali setelah dilanda kebakaran. Bagi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, yang jauh lebih penting adalah memastikan sejarah, arsitektur tradisional, tata ruang, dan kehidupan masyarakat Sasak tetap utuh.

Pesan itu ditegaskan Gubernur Iqbal saat meninjau langsung kawasan Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (26/8). Ia datang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, Sinta Agathia Iqbal dan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal melihat langsung kawasan yang terdampak kebakaran sekaligus berdialog dengan kepala desa, tokoh masyarakat, masyarakat adat, serta warga yang bergotong royong membersihkan sisa-sisa kebakaran.

Menurut Gubernur Iqbal, tragedi yang terjadi di Sade tidak bisa diperlakukan seperti kebakaran pada permukiman biasa.

Sebab, kawasan tersebut bukan hanya berisi rumah warga, tetapi merupakan situs budaya yang memiliki nilai sejarah dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Sasak di Lombok.

“Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini kebakaran yang terjadi terhadap situs sejarah yang penuh budaya,” tegas Gubernur Iqbal.

Karena itu, ia menekankan bahwa rekonstruksi Desa Adat Sade tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali rumah yang rusak atau terbakar. Bentuk dan karakter kawasan harus dikembalikan sedekat mungkin dengan kondisi aslinya.

“Rekonstruksinya bukan membangun rumah layak huni, tetapi membangun kembali situs sejarah sedekat mungkin dengan bentuk aslinya,” ujarnya.

Gubernur Iqbal meminta pemerintah tidak terburu-buru menentukan desain pembangunan maupun skema pembiayaan. Sebelum masuk ke tahap tersebut, arah rekonstruksi harus lebih dulu dibicarakan dan disepakati bersama masyarakat adat.

Menurutnya, warga Sade bukan sekadar penerima bantuan. Mereka harus menjadi pihak yang ikut menentukan seperti apa wajah Sade setelah pemulihan.

“Yang punya desa ini adalah masyarakat, masyarakat adat yang ada di sini. Sehingga kita perlu mengajak mereka bicara dan memutuskan bersama apa yang harus kita lakukan,” katanya.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar proses pemulihan tidak justru menghilangkan karakter asli Desa Adat Sade. Pemerintah, kata Gubernur Iqbal, harus hadir sebagai pendamping dan fasilitator, sementara masyarakat tetap menjadi subjek utama dalam menentukan masa depan kampung adat mereka.

Dalam dialog bersama masyarakat, muncul kesepahaman awal bahwa rekonstruksi Sade akan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat. Warga akan dilibatkan sejak penyusunan konsep hingga pelaksanaan pembangunan.

Prinsipnya, Sade akan dikembalikan sedekat mungkin dengan bentuk dan karakter aslinya. Namun, pengalaman dari kebakaran kali ini juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat aspek keselamatan.

Gubernur Iqbal mengatakan rekonstruksi bukan berarti seluruh kondisi lama harus dipertahankan tanpa perubahan. Aspek mitigasi bencana justru perlu diperkuat selama tidak menghilangkan identitas budaya kawasan.

Ia mencontohkan kebutuhan hidran, alat pemadam api ringan (APAR), sistem sirkulasi, hingga akses yang memungkinkan proses penanganan kebakaran dilakukan lebih cepat.

“Kita kembalikan sedekat mungkin dengan aslinya, tetapi dalam versi yang lebih baik,” jelasnya.

Dengan demikian, rekonstruksi Desa Adat Sade diharapkan mampu mempertemukan dua kebutuhan sekaligus: menjaga keaslian warisan budaya dan meningkatkan keselamatan masyarakat.

Pemerintah juga membuka kemungkinan membahas penataan kawasan secara lebih komprehensif, termasuk pengaturan ruang hidup masyarakat di luar kawasan inti adat. Namun, Gubernur Iqbal menegaskan seluruh opsi tersebut belum menjadi keputusan final.

Setiap rencana harus dibahas terlebih dahulu bersama masyarakat adat agar penataan yang dilakukan tidak menggeser nilai dan fungsi kawasan.

Gubernur Iqbal juga mengingatkan agar proses pemulihan tidak dipaksakan hanya demi mengejar agenda pariwisata maupun berbagai kegiatan besar yang akan berlangsung di NTB.

Kecepatan tetap diperlukan, tetapi tidak boleh mengorbankan nilai sejarah yang membuat Desa Adat Sade memiliki daya tarik dan arti penting.

“Sade bukan lagi hanya milik warga yang tinggal di sini. Sade adalah milik NTB, bahkan bagian dari warisan Indonesia,” ujar Gubernur Iqbal.

Karena itu, ia memahami besarnya perhatian publik terhadap kondisi Sade pascakebakaran. Namun, bantuan dari masyarakat diminta disalurkan melalui posko dan mekanisme yang telah disiapkan agar dapat dikelola secara tertib dan sesuai kebutuhan.

Gubernur Iqbal juga meminta kawasan bekas kebakaran untuk sementara diamankan. Material sisa kebakaran masih berpotensi membahayakan warga maupun relawan yang melakukan pembersihan.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, masyarakat adat, dan pihak terkait akan mematangkan konsep rekonstruksi.

Setelah arah pembangunan disepakati, pemerintah baru akan menghitung kebutuhan anggaran sekaligus membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak yang ingin ikut membantu pemulihan Desa Adat Sade.

“Kesepakatannya kita tentukan dulu arahnya. Jangan terburu-buru membangun. Setelah arah rekonstruksinya jelas dan disepakati masyarakat, baru kita pikirkan bersama dari mana sumber pembiayaannya,” tegasnya.

Bagi Gubernur Iqbal, membangun kembali Sade bukan perkara mengganti rumah-rumah yang telah terbakar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang harus dipulihkan: ruang hidup masyarakat, identitas budaya, dan warisan sejarah yang selama ini membuat Sade dikenal luas.

Sade harus segera bangkit. Namun ketika kembali berdiri, kampung adat itu harus tetap menjadi Sade yang dikenal masyarakat—bukan sekadar kawasan baru yang dibangun di atas puing-puing lama. Jangan sampai Sade kembali berdiri, tetapi kehilangan Sade-nya.(P01)