MATARAM, PINTAS.CO.ID – Kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah tidak cukup dijaga melalui layanan yang mudah diakses. Di tengah meningkatnya risiko keamanan digital dan persaingan industri perbankan, penguatan tata kelola, pengawasan internal, serta strategi pendanaan menjadi pekerjaan penting yang tidak bisa diabaikan.
Pesan itu ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, saat membahas penguatan Bank NTB Syariah.
Ia menilai, pembenahan bank milik daerah tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas manajemen hingga kesiapan sistem teknologi informasi dalam menghadapi risiko keamanan siber.
Penegasan tersebut disampaikan Iqbal saat menerima kunjungan silaturahmi sekaligus pamitan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, di ruang kerja Gubernur NTB, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair.
Bagi Iqbal, penguatan Bank NTB Syariah bukan semata-mata persoalan pembaruan teknologi atau peningkatan aktivitas bisnis.
Fondasi tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, dan pengelolaan risiko yang disiplin harus berjalan beriringan agar bank daerah mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan sistem teknologi informasi. Menurut Gubernur Iqbal, Bank NTB Syariah membutuhkan arsitektur digital yang kuat, terarah, dan mampu mengantisipasi risiko keamanan siber yang semakin kompleks.
Dalam industri perbankan, sistem digital bukan sekadar sarana untuk mempercepat transaksi. Infrastruktur teknologi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan data, melindungi transaksi nasabah, serta memastikan layanan perbankan tetap berjalan dengan baik.
Karena itu, pengembangan teknologi perlu disertai pengawasan yang memadai. Sistem yang semakin modern tetap membutuhkan pengendalian internal, prosedur keamanan, dan manajemen risiko yang konsisten agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini.
Penguatan tersebut menjadi semakin penting bagi bank daerah yang dituntut memberikan layanan aman sekaligus mampu bersaing di tengah perubahan kebutuhan masyarakat.
Keandalan sistem dan kualitas pengelolaan menjadi dua aspek yang saling berkaitan dalam membangun reputasi perbankan.
Selain keamanan digital, Iqbal menekankan pentingnya pembenahan manajemen dan pengawasan internal.
Pengelolaan dana pada entitas daerah, menurutnya, perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapannya juga harus tetap memperhatikan kewenangan pengawasan masing-masing lembaga, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan regulator berjalan sesuai peran masing-masing.
Tata kelola yang kuat menjadi salah satu fondasi bagi keberlanjutan bank. Tanpa pengawasan yang efektif, pembaruan teknologi dan ekspansi bisnis berisiko tidak memberikan hasil optimal.
Sebaliknya, pengelolaan yang disiplin dapat membantu bank mengidentifikasi risiko, menjaga kualitas operasional, dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan.
Bagi Bank NTB Syariah, konsistensi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dari upaya memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan milik daerah.
Dari sisi bisnis, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga mendorong optimalisasi pemanfaatan layanan Bank NTB Syariah oleh berbagai entitas daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan aparatur sipil negara (ASN).
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran bank daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Pemanfaatan layanan perbankan secara optimal juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat hubungan antara Bank NTB Syariah dan ekosistem ekonomi daerah.
Meski demikian, penguatan bisnis tetap perlu berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian. Peningkatan pemanfaatan layanan harus didukung kualitas pelayanan, keandalan sistem, serta pengelolaan operasional yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah.
Dengan pendekatan tersebut, Bank NTB Syariah diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari sistem keuangan daerah, tetapi juga mampu memberikan layanan yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Strategi lainnya adalah memperbesar penghimpunan dana murah melalui tabungan dan sumber pendanaan lain yang berbiaya rendah. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat struktur pendanaan Bank NTB Syariah.
Dalam bisnis perbankan, biaya dana atau cost of fund merupakan biaya yang harus ditanggung bank untuk memperoleh sumber dana.
Semakin efisien biaya pendanaan, semakin besar peluang bank mengelola kegiatan usahanya secara kompetitif, dengan tetap memperhatikan risiko dan kualitas aset.
Sebaliknya, ketergantungan yang tinggi pada deposito berbiaya relatif lebih mahal dapat meningkatkan beban pendanaan.
Karena itu, memperluas basis nasabah tabungan dan menghimpun dana murah menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung efisiensi operasional bank.
Namun, strategi tersebut membutuhkan pendekatan bisnis yang konsisten, kualitas layanan yang baik, serta kepercayaan nasabah yang terjaga.
Keamanan transaksi dan transparansi pengelolaan menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan penghimpunan dana masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal turut menyampaikan apresiasi kepada Rudi Sulistyo atas sinergi dan pengabdian OJK selama menjalankan tugas di NTB. Rudi melanjutkan penugasan di OJK Pusat terhitung sejak 5 Oktober 2026.
Hubungan antara pemerintah daerah dan OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Koordinasi yang baik diperlukan agar penguatan industri perbankan tetap berjalan dalam koridor regulasi dan prinsip kehati-hatian.
Pergantian penugasan pejabat tidak mengurangi pentingnya kesinambungan koordinasi tersebut. Tantangan industri jasa keuangan, terutama dalam aspek keamanan digital, tata kelola, dan pengelolaan risiko, membutuhkan komitmen yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan.
Pada akhirnya, penguatan Bank NTB Syariah membutuhkan lebih dari sekadar modernisasi teknologi dan perluasan bisnis.
Kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, efisiensi pendanaan, dan kedisiplinan dalam mengelola risiko harus menjadi satu kesatuan strategi.
Dengan fondasi tersebut, Bank NTB Syariah diharapkan semakin sehat, aman, dan tepercaya, sekaligus mampu memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian dan pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat.(P02)






