MATARAM, PINTAS.CO.ID – Rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai perhatian.
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, meminta pemerintah mengkaji ulang wacana tersebut karena dinilai berpotensi menambah kerumitan birokrasi, menghambat pencairan gaji, hingga membuka celah penyalahgunaan dana.
Fauzan Khalid menilai, penyaluran gaji ASN bukan sekadar urusan memindahkan uang dari kas negara ke rekening pegawai.
Di dalamnya terdapat sistem administrasi, validasi data kepegawaian, pengelolaan potongan pajak, serta mekanisme pengamanan transaksi yang harus berjalan secara terintegrasi.
Karena itu, menurut dia, rencana melibatkan KDMP dalam penyaluran gaji ASN perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan keuangan koperasi sebelum diterapkan.
“Kaji ulang rencana tersebut. Dikhawatirkan akan menimbulkan banyak hambatan dan risiko tinggi. Sistem internal koperasi, saya kira ini belum setara dengan perbankan. Koperasi belum siap baik dari sisi infrstruktur maupun sumber daya manusia,” kata Fauzan Khalid, di sela-sela kegiatan reses di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (19/10/2026).
Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan NTB II/Pulau Lombok itu menyoroti potensi bertambahnya tahapan birokrasi apabila penyaluran gaji ASN dialihkan dari perbankan ke koperasi desa.
Menurut Fauzan Khalid, mekanisme baru tersebut berisiko menimbulkan persoalan operasional, terutama apabila koperasi belum memiliki sistem transaksi dan pengelolaan likuiditas yang memadai. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak pada kelancaran pencairan gaji pegawai.
Bagi ASN, kepastian pembayaran gaji merupakan hal mendasar. Penghasilan bulanan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari belanja sehari-hari, biaya pendidikan anak, pembayaran cicilan, hingga kewajiban keuangan lainnya.
Jika jalur pembayaran berubah tanpa kesiapan sistem yang memadai, potensi keterlambatan atau kendala transaksi dapat menambah beban administratif bagi pegawai.
Fauzan Khalid menegaskan, kesiapan teknis koperasi untuk mengelola dana dalam jumlah besar, terlebih dana yang berkaitan dengan belanja negara, harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Ia mengingatkan agar upaya memperluas peran koperasi tidak justru mengorbankan efisiensi dan kepastian layanan yang selama ini dinikmati ASN melalui sistem perbankan.
Selain persoalan birokrasi, Fauzan Khalid menilai pengalihan penyaluran gaji ASN ke koperasi desa berpotensi menimbulkan inefisiensi dan memperbesar risiko penyalahgunaan dana atau fraud apabila sistem pengawasan belum memadai.
Pengelolaan pembayaran gaji membutuhkan prosedur yang jelas, pencatatan transaksi yang akurat, pengendalian internal, serta mekanisme audit yang dapat memastikan setiap rupiah tersalurkan kepada penerima yang berhak.
Apabila lembaga yang dilibatkan belum memiliki kapasitas operasional dan sistem pengendalian yang sebanding dengan kebutuhan tersebut, pemerintah perlu memperhitungkan konsekuensinya secara menyeluruh.
Fauzan Khalid juga mengingatkan risiko keamanan siber apabila mekanisme pembayaran yang telah terintegrasi dalam sistem perbankan harus dialihkan ke sistem lain yang belum teruji kesiapan dan keandalannya.
Dalam pandangannya, perubahan sistem pembayaran gaji ASN semestinya tidak hanya mempertimbangkan tujuan kebijakan, tetapi juga kemampuan infrastruktur dalam menjamin keamanan, ketepatan, dan kelancaran transaksi.
Fauzan Khalid berpandangan, mekanisme penyaluran gaji ASN melalui sistem perbankan digital sebaiknya tetap dipertahankan.
Sistem tersebut selama ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara terpusat melalui rekening bank umum maupun bank pembangunan daerah (BPD).
Ia merujuk pada mekanisme pembayaran gaji yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016.
Menurut Fauzan Khalid, sistem perbankan menawarkan kemudahan transaksi, akses penarikan dana melalui ATM, serta dukungan infrastruktur yang telah digunakan secara luas.
Ia menilai, mengganti jalur pembayaran yang sudah berjalan dengan mekanisme baru melalui koperasi berpotensi menambah tahapan administrasi tanpa jaminan peningkatan efisiensi.
Dampak perubahan juga perlu dilihat dari sisi pengelolaan keuangan pribadi ASN. Banyak pegawai telah menghubungkan rekening bank mereka dengan berbagai kewajiban pembayaran otomatis, seperti cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) maupun pinjaman lainnya.
“Kebanyakan ASN memiliki sistem autodebit yang terikat dengan rekening bank saat ini, seperti untuk cicilan rumah (KPR) atau pinjaman lain. Mengubah jalur penyaluran akan mengacaukan manajemen keuangan personal mereka,” cetusnya.
Karena itu, Fauzan Khalid meminta pemerintah memperhitungkan dampak perubahan sistem pembayaran terhadap rutinitas keuangan pegawai, termasuk kemungkinan perlunya penyesuaian rekening, instruksi autodebit, dan administrasi perbankan lainnya.
Wacana pembayaran gaji ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih mencuat setelah Kementerian Koperasi mengusulkan agar koperasi menjadi salah satu mitra dalam penyaluran pembayaran pemerintah.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyampaikan bahwa usulan penyaluran gaji ASN melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Namun, mekanisme dan waktu pelaksanaannya masih menunggu kejelasan lebih lanjut.
Dengan demikian, wacana tersebut belum dapat dipandang sebagai mekanisme pembayaran gaji ASN yang sudah diterapkan secara menyeluruh.
Kejelasan mengenai desain kebijakan, kesiapan kelembagaan, dan prosedur pelaksanaan masih menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Wacana penyaluran uang pensiun melalui koperasi juga belum diakomodasi dalam ketentuan yang berlaku.
Bagi Fauzan Khalid, pemerintah perlu memastikan setiap perubahan kebijakan memiliki dasar teknis yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi aparatur negara.
Penguatan koperasi desa, menurut pandangannya, perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas pengelolaan dana.
Mantan Bupati Lombok Barat dua periode (2016–2024), itu pun menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum rencana penyaluran gaji ASN melalui KDMP dilanjutkan.
Pesannya jelas: pengembangan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa harus disertai kesiapan sistem dan tata kelola.
Jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk memperluas peran koperasi justru menambah panjang birokrasi dan menimbulkan ketidakpastian dalam pembayaran hak pegawai negeri.
Pemerintah kini perlu memastikan bahwa setiap opsi yang dipertimbangkan benar-benar mampu menjamin pembayaran gaji ASN tetap tepat waktu, aman, dan efisien.(P02)






