LOMBOK BARAT, PINTAS.CO.ID – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa di Kabupaten Lombok Barat pada akhir 2026, Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, mengingatkan masyarakat agar tidak membiarkan perbedaan pilihan politik merusak persaudaraan.

Ia juga mendorong percepatan penetapan desa persiapan menjadi desa definitif serta mengajak warga memastikan legalitas tanah wakaf masjid, musala, dan pemakaman.

Pesan tersebut disampaikan Fauzan Khalid saat menemui pengurus Pondok Pesantren Al-Karimy Lombok dan masyarakat di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis malam (22/10/2026).

Kunjungan itu merupakan bagian dari agenda reses masa persidangan I tahun sidang 2026–2027 yang berlangsung pada 9 Oktober hingga 9 November 2026.

Dalam masa reses ini, anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan NTB II/Pulau Lombok tersebut aktif berkeliling ke berbagai pondok pesantren dan desa untuk bertemu langsung dengan masyarakat.

Bagi Fauzan Khalid, reses bukan sekadar agenda rutin kedewanan. Momentum ini menjadi ruang untuk mendengar persoalan warga sekaligus menyampaikan hal-hal yang perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari menjaga kerukunan menjelang kontestasi politik tingkat desa hingga menyelesaikan persoalan administrasi pemerintahan dan pertanahan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Fauzan Khalid adalah pelaksanaan Pilkades serentak di 77 desa di Lombok Barat pada akhir tahun ini.

Kontestasi politik di tingkat desa tersebut dinilai perlu disikapi secara dewasa agar tidak memicu perselisihan di tengah masyarakat.

Ia meminta warga tetap menjaga silaturahmi, mengedepankan kebersamaan, dan menghormati perbedaan pilihan.

Menurutnya, kompetisi politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk memutus hubungan sosial yang selama ini terjalin di lingkungan masyarakat.

Pesan tersebut menjadi penting karena kehidupan masyarakat desa bertumpu pada hubungan sosial yang dekat.

Perbedaan dukungan terhadap calon kepala desa semestinya tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang berpotensi mengganggu kerukunan warga.

Karena itu, Fauzan Khalid mengajak masyarakat menempatkan persatuan di atas kepentingan politik sesaat. Siapa pun yang nantinya terpilih, hubungan antartetangga, persaudaraan, dan kehidupan bermasyarakat harus tetap terjaga.

Pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga suasana kondusif menjelang pelaksanaan Pilkades.

Dengan mengedepankan dialog dan saling menghormati, masyarakat diharapkan dapat menjalani proses demokrasi di tingkat desa tanpa mengorbankan kebersamaan.

Selain menyampaikan pesan kebangsaan dan kerukunan sosial, Fauzan Khalid juga menyoroti percepatan pemekaran desa di Lombok Barat.

Ia berjanji membantu mendorong penyelesaian proses penetapan desa-desa persiapan yang masih menunggu registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saat ini, tercatat ada 11 desa persiapan di Lombok Barat yang masih menunggu proses registrasi untuk ditetapkan menjadi desa definitif.

Fauzan Khalid menilai penyelesaian tahapan tersebut perlu mendapat perhatian agar status administrasi desa-desa persiapan memiliki kepastian.

Ia menyebut Kemendagri, berdasarkan informasi yang diketahuinya, telah melakukan peninjauan lapangan terhadap desa-desa yang akan ditetapkan menjadi desa definitif.

“Saya bantu, supaya desa persiapan segera ditetapkan, karena tinggal menunggu registrasi dari Kemendagri. Kemendagri setahu saya, sudah turun lapangan mensurvei desa-desa yang akan menjadi desa definitif,” jelas Fauzan Khalid.

Komitmen tersebut menjadi salah satu aspirasi pemerintahan desa yang dibawa dalam pertemuan dengan masyarakat dan tokoh agama di Pondok Pesantren Al-Karimy Lombok.

Penetapan desa definitif merupakan tahapan penting dalam memberikan kepastian status administrasi pemerintahan desa. Namun, prosesnya tetap harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku di pemerintah pusat.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid menyatakan akan membantu mendorong percepatan proses tersebut sesuai kewenangan dan jalur koordinasi yang tersedia.

Persoalan lain yang turut disoroti Fauzan Khalid adalah kepastian hukum atas tanah wakaf. Ia meminta masyarakat memeriksa kembali status sertifikat tanah masjid, musala, dan lahan pemakaman di lingkungan masing-masing.

Jika ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat, warga diminta segera mengurus dokumen legalitasnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa tanah di kemudian hari.

Menurut Fauzan Khalid yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua periode (2016–2024) itu, keberadaan sertifikat dapat memperkuat perlindungan hukum atas tanah yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan pemakaman masyarakat.

Dengan demikian, pemanfaatan lahan tersebut dapat terus berlangsung tanpa dibayangi persoalan kepemilikan yang berlarut-larut.

Ia pun menyatakan kesiapannya membantu masyarakat dalam proses pensertifikatan tanah wakaf melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI.

“Saya akan bantu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menjadi mitra Komisi II DPR RI,” ucapnya.

Upaya pensertifikatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi pertanahan, termasuk untuk aset keagamaan dan fasilitas sosial yang digunakan bersama.

Bagi masyarakat, legalitas tanah bukan hanya persoalan dokumen. Kepastian status tanah wakaf juga berkaitan dengan perlindungan aset bersama agar tidak mudah menimbulkan persoalan hukum pada masa mendatang.

Sebelum mengunjungi Pondok Pesantren Al-Karimy Lombok, Fauzan Khalid juga menemui warga dan konstituen di Desa Lingsar serta Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat.

Rangkaian kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas anggota legislatif selama masa reses.

Melalui pertemuan langsung, wakil rakyat dapat memperoleh gambaran mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menampung aspirasi yang perlu diperjuangkan melalui jalur kelembagaan.

Fauzan menegaskan bahwa kegiatan turun ke masyarakat merupakan salah satu kewajiban anggota legislatif, termasuk anggota DPR RI, untuk menyerap aspirasi secara langsung.

“ Kegiatan mendatangi warga pada masa reses merupakan salah satu kewajiban bagi anggota legislatif, seperti Anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung,” tegas Fauzan Khalid.

Melalui agenda reses di Pulau Lombok, Fauzan Khalid membawa sejumlah perhatian yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga, mulai dari menjaga persatuan menjelang Pilkades serentak, mendorong kepastian status desa persiapan, hingga membantu pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kerukunan sosial, kepastian administrasi pemerintahan, dan perlindungan hukum atas aset yang dimanfaatkan bersama.

Reses pun menjadi kesempatan untuk memastikan berbagai persoalan tersebut tersampaikan kepada wakil rakyat, sekaligus membuka ruang koordinasi agar aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga terkait.(P02)