MATARAM, PINTAS.CO.ID – Kepatuhan pengendara kembali menjadi perhatian Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, sebanyak 578 personel gabungan dikerahkan dalam Operasi Patuh Rinjani 2026 untuk menekan pelanggaran, mencegah kecelakaan, dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di seluruh wilayah NTB.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut resmi dimulai melalui Apel Gelar Pasukan, di Lapangan Gajah Mada Ampenan, Senin (26/10/2026).

Apel dipimpin Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., sekaligus menandai kesiapan personel dan sarana pendukung sebelum operasi dilaksanakan.

Sejumlah pejabat utama Polda NTB, Kapolresta Mataram, serta personel yang terlibat dalam operasi turut hadir.

Kegiatan ini juga melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, dan lembaga terkait sebagai bentuk sinergi untuk mewujudkan lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur NTB, Pangdam XXX/Rinambora, Danrem 162/WB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, PT Jasa Raharja, serta perwakilan instansi lainnya.

Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”, Operasi Patuh Rinjani 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran. Operasi ini juga menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai bagian dari kebiasaan berkendara.

Dalam amanatnya, Brigjen Pol. Hari Nugroho menyoroti meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat yang diikuti tantangan dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Rendahnya kepatuhan sebagian pengguna jalan terhadap aturan dinilai menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius.

Menurutnya, upaya menciptakan lalu lintas yang aman tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait diperlukan agar penanganan persoalan lalu lintas dapat berjalan lebih efektif.

“Berbagai permasalahan tersebut tentu tidak dapat ditangani sendiri oleh kepolisian, tetapi membutuhkan sinergi Polri, TNI, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya,” ujarnya.

Melalui kerja sama lintas instansi tersebut, Polda NTB berharap angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan.

Perhatian khusus diberikan pada kecelakaan yang menimbulkan korban luka berat hingga meninggal dunia.

Pesan yang ingin ditekankan adalah bahwa keselamatan berlalu lintas tidak berhenti pada kepatuhan saat ada petugas.

Disiplin di jalan harus menjadi kesadaran setiap pengguna kendaraan, baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh Rinjani 2026 mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut didukung penegakan hukum secara represif melalui tilang elektronik maupun tilang manual.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa Apel Gelar Pasukan bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana pendukung agar operasi berjalan sesuai rencana.

“Kesiapan personel dan sarana prasarana harus dipastikan agar operasi dapat berjalan sesuai harapan. Kami berharap seluruh personel melaksanakan tugas secara profesional, humanis, ikhlas, dan penuh tanggung jawab,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar memahami jenis pelanggaran yang menjadi sasaran operasi. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan langkah mendasar untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya.

Polda NTB mengimbau pengendara untuk menghindari sejumlah pelanggaran selama pelaksanaan Operasi Patuh Rinjani 2026. Berikut jenis pelanggaran yang perlu menjadi perhatian:

1. Pelanggaran pengendara sepeda motor; Tidak menggunakan helm berstandar SNI, Berboncengan lebih dari satu orang, Berkendara di bawah umur atau tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), Menggunakan knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai ketentuan.

2. Pelanggaran pengemudi mobil; Tidak menggunakan sabuk pengaman, Menggunakan telepon genggam saat mengemudi.

3. Pelanggaran yang berlaku bagi seluruh pengguna kendaraan; Melawan arus lalu lintas, Melebihi batas kecepatan, Menerobos lampu merah, Menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau palsu, Berkendara dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh narkoba, Mengoperasikan kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL).

Daftar tersebut menjadi pengingat bahwa pelanggaran lalu lintas bukan sekadar persoalan administratif.

Mengabaikan rambu, menggunakan ponsel saat berkendara, atau memaksakan kendaraan yang melebihi ketentuan dapat meningkatkan risiko bagi pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan memeriksa kelengkapan berkendara, mematuhi rambu, menjaga kecepatan, serta memastikan kondisi fisik tetap prima sebelum melakukan perjalanan.

“Kami berharap masyarakat, khususnya para pengendara, dapat mempersiapkan diri dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,” tutup Kombes Pol. Kholid.

Dengan melibatkan 578 personel gabungan, Operasi Patuh Rinjani 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat disiplin berlalu lintas di NTB.

Namun, keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah penindakan, melainkan juga oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan.

Polda NTB mengajak seluruh pengguna jalan menjadikan keselamatan sebagai prioritas setiap kali bepergian.

Selama operasi berlangsung hingga 8 November 2026, masyarakat diharapkan tidak sekadar menghindari pelanggaran, tetapi juga membangun kebiasaan berkendara yang tertib, bertanggung jawab, dan menghormati keselamatan orang lain.(P02)