LOMBOK TENGAH, PINTAS.CO.ID – Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sikap masyarakat dalam menolak politik uang, menjaga integritas pilihan, hingga aktif mengawasi jalannya pesta demokrasi turut menentukan apakah pemilu benar-benar berlangsung secara jujur dan berintegritas.

Pesan itu disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, dalam kegiatan sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu di Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (25/10/2026).

Menurut Fauzan Khalid, partisipasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi.

Pengawasan pemilu tidak cukup hanya mengandalkan lembaga resmi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif warga dalam mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran.

“Tidak hanya Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diperkuat, tapi partisipasi masyarakat lebih penting lagi untuk diperkuat,” jelas anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan NTB II/Pulau Lombok tersebut.

Fauzan Khalid menegaskan, pengawasan partisipatif tidak boleh dimaknai sebatas keberanian melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Lebih dari itu, masyarakat perlu membangun komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik yang merusak integritas demokrasi, terutama politik uang atau money politics.

Sikap menolak politik uang merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga pemilu tetap berintegritas.

Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada aturan dan pengawasan formal, tetapi juga pada pilihan serta perilaku warga selama proses pemilu berlangsung.

Masyarakat, menurut Fauzan Khalid, memiliki posisi strategis untuk ikut menjaga proses demokrasi agar tidak dicederai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

Ia juga mengingatkan bahwa partisipasi pemilih tidak berhenti ketika warga mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya.

Keterlibatan masyarakat justru dapat memberikan dampak lebih luas apabila disertai kesadaran untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu.

“Partisipasi masyarakat juga tidak hanya dengan datang mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi melalui pengawasan yang dapat menentukan integritas serta kualitas hasil pemilu,” ujar Fauzan Khalid.

Dengan demikian, pengawasan pemilu perlu tumbuh sebagai kesadaran bersama, bukan semata-mata kewajiban lembaga penyelenggara maupun pengawas pemilu.

Untuk memperkuat pengawasan partisipatif, Fauzan Khalid menilai pendidikan politik perlu diberikan secara berkelanjutan, termasuk sejak dini kepada pemilih pemula.

Pemahaman mengenai hak suara dan dampaknya terhadap arah kebijakan negara menjadi hal penting agar masyarakat tidak memandang pemilu hanya sebagai agenda rutin lima tahunan.

Suara yang diberikan pemilih turut menentukan siapa yang memperoleh mandat untuk mengambil keputusan publik.

Karena itu, pendidikan politik perlu diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa hak pilih harus digunakan secara bertanggung jawab.

Masyarakat juga perlu memahami bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, cara mengenali indikasinya, serta pentingnya berani mengambil sikap ketika menemukan praktik yang mencederai proses demokrasi.

Selain pendidikan politik, penyebaran informasi pemilu secara merata juga menjadi perhatian. Fauzan Khalid mendorong pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, mulai dari sosialisasi tatap muka hingga media sosial, agar informasi mengenai pemilu dapat menjangkau lebih banyak kalangan.

Menurut dia, penguatan partisipasi tidak boleh hanya menyasar kelompok masyarakat yang selama ini mudah mengakses informasi.

Kelompok marginal, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat juga harus memperoleh ruang serta kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses demokrasi.

“Penguatan ini harus menyasar semua elemen, termasuk kaum marjinal, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” ucapnya.

Pendekatan yang inklusif tersebut penting agar pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi gerakan sebagian kelompok, melainkan melibatkan masyarakat secara luas.

Di tengah pentingnya keterlibatan publik, Fauzan Khalid turut menyoroti kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia setelah reformasi. Ia menilai kualitas pemilu dari periode ke periode berikutnya cenderung mengalami penurunan.

Fauzan Khalid bahkan menyebut Pemilu 1999 sebagai salah satu pelaksanaan pemilu pascareformasi yang menurut penilaiannya paling berkualitas dan demokratis.

Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan pemilu secara berkala tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas demokrasi.

Integritas proses, perilaku peserta pemilu, profesionalitas penyelenggara, serta kesadaran masyarakat tetap menjadi faktor penting yang perlu dijaga.

Ia menegaskan, persoalan kualitas pemilu tidak bisa dilihat hanya dari kinerja lembaga penyelenggara. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memang memiliki peran sesuai kewenangannya, tetapi tanggung jawab menjaga integritas demokrasi juga berada pada pihak-pihak lain, termasuk peserta pemilu dan masyarakat.

“Rendahnya kualitas pemilu tidak bisa dibebankan hanya kepada lembaga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saja, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif,” cetus Fauzan Khalid.

Pernyataan itu sejalan dengan penekanannya terhadap pentingnya membangun budaya demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan dalam kontestasi politik, tetapi juga pada integritas prosesnya.

Fauzan Khalid sendiri memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepemiluan. Selain menjadi anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTBII/Pulau Lombok, ia pernah menjabat Bupati Lombok Barat selama dua periode (2016–2024), serta Ketua KPU NTB periode 2008–2013.

Melalui penguatan pengawasan partisipatif, ia mendorong masyarakat mengambil peran lebih besar dalam menjaga kualitas pemilu.

Sebab, demokrasi yang berintegritas tidak cukup dibangun melalui regulasi dan pengawasan formal, tetapi juga membutuhkan warga yang kritis, berani menolak politik uang, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya.(P02)