JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, NTB meraih penghargaan Terbaik II kategori Pemerintah Provinsi dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 berkat inovasi NTB Satu Data yang menjadi salah satu fondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan percepatan pembangunan berkelanjutan.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen NTB dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berbasis bukti.
Melalui pendekatan tersebut, data tidak lagi sekadar menjadi pelengkap administrasi, melainkan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan, menetapkan prioritas pembangunan, hingga mengevaluasi hasil program pemerintah.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam rangkaian SDGs Annual Conference (SAC) 2026 di Aula DH 1–4 Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Capaian ini menempatkan NTB sebagai salah satu pemerintah provinsi yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Di balik penghargaan tersebut, terdapat inovasi bertajuk ”NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB”.
Program ini membawa perubahan mendasar dalam cara pemerintah mengelola pembangunan. Data didorong menjadi pijakan utama sejak proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengendalian, hingga evaluasi kebijakan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip evidence-based policy, yakni penyusunan kebijakan publik berdasarkan bukti dan informasi yang valid, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan capaian yang berdiri sendiri.
Menurutnya, prestasi ini merupakan bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan yang terus dibangun di lingkungan Pemprov NTB.
Seluruh perangkat daerah didorong untuk menjadikan data yang benar sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, mengambil keputusan, dan merancang program kerja. Dengan begitu, intervensi pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting untuk menghindari kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Tanpa dukungan informasi yang memadai, program pembangunan berisiko tidak menyentuh persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Karena itu, NTB Satu Data tidak hanya berorientasi pada penyediaan dan pengelolaan informasi. Inovasi ini juga menyangkut perubahan pola pikir birokrasi dalam memahami persoalan, menentukan skala prioritas, menyusun strategi, serta mengukur dampak setiap program pembangunan.
Penguatan tata kelola data menjadi semakin relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif dan pembangunan yang memberikan hasil nyata.
Besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dijalankan pemerintah tidak otomatis menjamin keberhasilan pembangunan.
Setiap kebijakan perlu didasarkan pada persoalan yang benar-benar terjadi, disertai intervensi yang terukur dan evaluasi yang berkelanjutan.
Melalui NTB Satu Data, Pemprov NTB berupaya membangun hubungan yang lebih kuat antara informasi, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.
Dengan demikian, program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi mampu memberikan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pendekatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pencapaian target SDGs di daerah. Sebab, pembangunan berkelanjutan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan pemerataan, efektivitas, dan keberlanjutan manfaatnya.
Pemprov NTB memandang penghargaan Terbaik II Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi sekaligus pengingat bahwa konsistensi dalam membangun pemerintahan berbasis data harus terus diperkuat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan penerapan NTB Satu Data berjalan secara konsisten di seluruh perangkat daerah.
Integrasi informasi, kualitas data, serta pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan menjadi aspek penting agar inovasi tersebut tidak berhenti sebagai program, tetapi benar-benar melekat dalam budaya kerja birokrasi.
Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 merupakan bagian dari rangkaian SDGs Annual Conference 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional SDGs.
Kegiatan tersebut diikuti 526 peserta dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, konferensi ini juga melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, koperasi dan UMKM, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga filantropi.
Keterlibatan berbagai sektor tersebut mencerminkan bahwa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, serta Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti.
Penghargaan nasional ini sekaligus mempertegas arah pembangunan NTB yang menempatkan kualitas tata kelola sebagai salah satu kunci keberhasilan.
Sebab, pembangunan yang berdampak bukan semata-mata tentang seberapa banyak program dilaksanakan atau seberapa besar anggaran dibelanjakan.
Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kemampuan pemerintah membaca persoalan secara tepat, merumuskan kebijakan berdasarkan data, dan memastikan setiap intervensi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui NTB Satu Data, Pemprov NTB berupaya memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan memiliki landasan yang jelas.
Sebuah langkah menuju pemerintahan yang lebih akuntabel, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.(P02)






