JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi memulai langkah menuju penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Kepastian tersebut ditandai dengan diterimanya Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah PON XXII 2028 oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Penyerahan SK tersebut menjadi tonggak penting bagi NTB yang bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di Indonesia pada tahun 2028.

Dalam skema penyelenggaraan yang telah disepakati, DKI Jakarta juga akan berperan sebagai daerah penopang untuk sejumlah cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas khusus dan berstandar nasional.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung; Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani; Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, serta jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyebut penyerahan SK tersebut sebagai kabar menggembirakan sekaligus momentum bersejarah bagi NTB.

“Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menerima secara resmi Surat Keputusan Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028. Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan persiapan matang dan kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa AKA itu menegaskan, kehadiran Gubernur NTB dalam prosesi penyerahan SK menjadi simbol penerimaan tanggung jawab secara resmi dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan ajang olahraga nasional tersebut.

Menurutnya, penetapan NTB sebagai tuan rumah juga mencerminkan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas daerah dalam menggelar berbagai event olahraga berskala nasional maupun internasional yang selama ini telah sukses dilaksanakan.

AKA menjelaskan, penyelenggaraan PON XXII 2028 akan mengedepankan konsep kolaboratif antara NTB dan NTT dengan memanfaatkan keunggulan infrastruktur yang dimiliki masing-masing daerah.

Cabang olahraga akan dibagi berdasarkan kesiapan venue dan fasilitas yang tersedia. Sementara itu, DKI Jakarta akan mendukung pelaksanaan cabang tertentu yang membutuhkan sarana berstandar khusus.

“Konsep ini memungkinkan penyelenggaraan PON berlangsung lebih efisien karena mengoptimalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Fokus pemerintah adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas venue yang ada, bukan membangun fasilitas baru dalam skala besar,” jelasnya.

Setelah menerima SK penetapan, Pemerintah Provinsi NTB akan mempercepat berbagai tahapan persiapan. Langkah tersebut meliputi peningkatan kualitas venue, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan rencana operasional, hingga penyiapan sumber daya manusia yang akan mendukung penyelenggaraan PON 2028.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting yang terus didorong. Pemerintah berharap keterlibatan dunia usaha, komunitas olahraga, pelaku UMKM, serta masyarakat luas dapat menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan ajang tersebut.

Keramahtamahan masyarakat NTB, kualitas pelayanan, serta kesiapan sektor pendukung diyakini akan memberikan pengalaman terbaik bagi atlet, ofisial, dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.

AKA menyampaikan, Gubernur NTB menyambut penetapan tersebut dengan penuh rasa syukur dan optimisme. PON XXII 2028 dinilai bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain meningkatkan prestasi olahraga, penyelenggaraan PON diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata, memperkuat UMKM, menarik investasi, serta memperluas promosi NTB di tingkat nasional.

Berbekal pengalaman menjadi tuan rumah berbagai event besar, dukungan infrastruktur yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor, NTB optimistis mampu menghadirkan penyelenggaraan PON yang profesional, akuntabel, dan berkesan.

Pemprov NTB juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan arahan pemerintah pusat agar PON XXII Tahun 2028 diselenggarakan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Penerimaan SK ini menjadi awal dari kerja bersama untuk menghadirkan PON XXII Tahun 2028 yang sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kami optimistis NTB mampu menjadi tuan rumah yang membanggakan Indonesia,” tutup AKA.(P01)