JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Hubungan ekonomi Indonesia dan Maroko dinilai memiliki ruang yang jauh lebih besar untuk dikembangkan. Di tengah kembali aktifnya perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) kedua negara, Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong agar hubungan bilateral tidak berhenti pada perdagangan, tetapi berkembang menjadi investasi, penguatan industri, transfer teknologi hingga penciptaan lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima kunjungan persahabatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini, di Blackstone Lounge, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Bamsoet, momentum penguatan hubungan Indonesia-Maroko semakin terbuka setelah kedua negara mengaktifkan kembali perundingan PTA yang ditargetkan dapat diselesaikan secara komprehensif pada 2027.

Perundingan perdagangan Indonesia-Maroko sebelumnya telah dimulai sejak 2018, tetapi sempat mengalami jeda. Karena itu, reaktivasi perundingan pada 2026 dinilai perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar sekaligus mengurangi berbagai hambatan perdagangan di antara kedua negara.

Posisi geografis Maroko menjadi salah satu alasan penting bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi tersebut.

Maroko memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk menuju pasar Afrika, Eropa dan kawasan Mediterania. Di sisi lain, Indonesia memiliki akses ke pasar ASEAN dengan populasi lebih dari 680 juta jiwa.

“Hubungan Indonesia dan Maroko sudah memiliki fondasi diplomatik yang kuat. Sekarang waktunya hubungan itu ditingkatkan menjadi kemitraan ekonomi strategis. Diplomasi harus menghasilkan transaksi bisnis, transaksi bisnis harus berkembang menjadi investasi, investasi harus memperkuat industri, dan pada akhirnya menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” ujar Bamsoet.

Bamsoet mengungkapkan, data Kementerian Perdagangan menunjukkan hubungan perdagangan Indonesia dan Maroko masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Pada 2025, total perdagangan kedua negara tercatat sekitar US$235 juta. Nilai tersebut terdiri dari ekspor Indonesia ke Maroko sekitar US$154,9 juta dan impor dari Maroko sekitar US$80,1 juta.

Dengan angka tersebut, Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar US$74,8 juta. Namun, Bamsoet menilai nilai perdagangan tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kapasitas ekonomi Indonesia maupun potensi pasar Maroko.

Sejumlah produk Indonesia yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan di pasar Maroko antara lain minyak nabati dan produk olahannya, karet dan turunannya, alas kaki, tekstil, mesin dan peralatan listrik, kopi, teh serta rempah-rempah.

Sementara dari Maroko, Indonesia memiliki kebutuhan terhadap sejumlah komoditas dan bahan baku industri, termasuk pupuk dan aluminium.

“Angka perdagangan sekitar US$235 juta itu harus kita lihat sebagai titik awal. Potensinya masih jauh lebih besar. Indonesia memiliki banyak produk yang kompetitif, sementara Maroko memiliki posisi geografis yang sangat strategis,” kata Bamsoet.

Karena itu, ia mendorong perubahan pola hubungan ekonomi dari sekadar aktivitas jual-beli barang menjadi pembangunan ekosistem bisnis bersama.

Menurutnya, apabila produk Indonesia dapat diproduksi, didistribusikan atau dikembangkan melalui basis di Maroko untuk kemudian masuk ke pasar Afrika, nilai ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar.

Bamsoet menyebut investasi PT Indofood Sukses Makmur melalui PT Salim Wazaran Maghribi di Tiflet sebagai salah satu contoh konkret bagaimana Maroko dapat menjadi basis ekspansi perusahaan Indonesia ke pasar regional.

Pabrik mi instan tersebut telah beroperasi sejak 2010 dan mempekerjakan sekitar 400 karyawan. Produk yang dihasilkan tidak hanya dipasarkan di Maroko, tetapi juga telah menjangkau sejumlah negara lain, antara lain Qatar, Tunisia, Mauritania, Lebanon dan Sierra Leone.

Pabrik tersebut juga telah memiliki sertifikasi HACCP serta sertifikasi halal dari IMANOR.

“Model seperti pabrik Indofood di Maroko harus diperbanyak dan dikembangkan. Ini contoh bahwa investasi di luar negeri dapat menjadi bagian dari strategi ekspor,” jelas Bamsoet.

Ia menilai perusahaan Indonesia perlu lebih berani membangun basis produksi dan jaringan distribusi di luar negeri.

Dengan demikian, investasi perusahaan nasional tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekspansi modal, tetapi juga sebagai strategi membawa produk dan merek Indonesia memasuki pasar baru.

“Produk Indonesia diproduksi atau dikembangkan di Maroko, kemudian menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi kita tidak berpikir sempit bahwa investasi hanya berarti modal asing masuk ke Indonesia. Perusahaan Indonesia juga harus berani keluar, membangun pasar, membangun jaringan distribusi, dan membawa merek nasional ke kawasan yang selama ini belum tergarap maksimal,” tambahnya.

Selain perdagangan dan investasi, Bamsoet melihat peluang kerja sama Indonesia-Maroko juga terbuka di sektor industri bernilai tambah.

Kementerian Perindustrian pada 2026 mengidentifikasi sejumlah sektor potensial untuk dikembangkan bersama, antara lain dirgantara, industri halal, farmasi dan energi baru terbarukan.

Kedua negara juga memiliki kepentingan yang saling melengkapi dalam rantai pasok. Indonesia memiliki basis manufaktur dan pasar domestik yang besar, sementara Maroko memiliki keunggulan geografis untuk menjangkau Afrika Utara dan kawasan Mediterania.

Maroko juga memiliki sejumlah komoditas strategis seperti fosfat dan aluminium yang dibutuhkan industri.

“Yang kita kejar harus industri bernilai tambah. Jangan sampai Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, kemudian produk jadinya kembali masuk dengan harga jauh lebih mahal,” tegas Bamsoet.

Menurutnya, kerja sama Indonesia-Maroko perlu diarahkan pada produksi bersama, pengolahan bahan baku, riset, transfer teknologi dan pembangunan rantai pasok.

Sektor dirgantara, farmasi, energi baru terbarukan, makanan, kosmetik halal hingga manufaktur disebut memiliki peluang untuk dikembangkan secara konkret.

Bamsoet juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung dunia usaha dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

Pemerintah, KADIN, asosiasi industri, perbankan, perusahaan logistik, eksportir, perusahaan teknologi hingga UMKM perlu ditempatkan dalam satu ekosistem agar setiap kesepakatan bilateral memiliki tindak lanjut yang terukur.

Potensi tersebut, menurut Bamsoet, telah terlihat dari misi dagang Indonesia ke Maroko pada 2024. Ketika itu, sembilan perusahaan Indonesia yang mengikuti misi dagang menghasilkan potensi transaksi sekitar US$16,98 juta atau sekitar Rp276 miliar.

Potensi transaksi tersebut berasal dari sejumlah sektor, antara lain perikanan olahan, makanan, rempah, briket dan batu bara.

“Ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah mempertemukan langsung pelaku usaha dengan calon mitra di Maroko, peluang bisnisnya muncul,” ujar Bamsoet.

Karena itu, ia mendorong diplomasi ekonomi Indonesia agar semakin konkret dan terukur. Hubungan bilateral tidak cukup hanya dibangun melalui pertemuan pejabat atau penandatanganan nota kesepahaman.

Business matching secara rutin, pendampingan eksportir, akses pembiayaan, informasi pasar, kemudahan sertifikasi, penguatan logistik serta evaluasi berkala terhadap setiap kesepakatan dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan kerja sama Indonesia-Maroko benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi.

Dengan kembali aktifnya perundingan PTA dan besarnya peluang pasar yang tersedia, Bamsoet menilai hubungan Indonesia-Maroko memiliki ruang untuk berkembang dari sekadar hubungan perdagangan menjadi kemitraan ekonomi yang lebih luas—mulai dari investasi, manufaktur, teknologi hingga ekspansi produk Indonesia ke pasar Afrika.(P01)