Gempa NTT Picu Lonjakan Kebutuhan Kesehatan, Tim NTB Layani 3.307 Warga

MATARAM, PINTAS.CO.ID – Enam hari setelah dikerahkan dalam misi Solidaritas Kemanusiaan KR-BNN NTB, Tim Kesehatan Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memberikan 3.307 layanan kesehatan kepada warga terdampak gempa Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Angka tersebut tercatat hingga 25 Agustus 2026, mencakup pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah pada tujuh kabupaten terdampak gempa.

Tingginya kebutuhan layanan menjadi gambaran bahwa fase tanggap darurat belum sepenuhnya berakhir, meski jumlah pasien harian mulai menunjukkan penurunan.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sekaligus Ketua Tim Koordinator Solidaritas KR-BNN NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan ribuan layanan yang diberikan menunjukkan masih besarnya kebutuhan kesehatan masyarakat pascabencana.

“Angka 3.307 layanan itu menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat di lapangan memang cukup besar. Karena itu, sejak awal respons yang kita bangun bukan hanya menempatkan tenaga kesehatan di satu titik, tetapi memperkuat pos pelayanan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” kata Ahsanul Khalik, di Mataram, Rabu (26/8/2026).

Gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 berdampak pada tujuh kabupaten di NTT, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, Ende, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Ngada.

Dari tujuh wilayah tersebut, tercatat 1.915.194 penduduk terdampak. Sebanyak 83 orang meninggal dunia, 331 orang mengalami luka berat, dan 639 orang mengalami luka ringan.

Sementara itu, sebanyak 43.686 warga mengungsi dan tersebar di 400 titik pengungsian.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pengobatan korban luka. Ketersediaan obat-obatan, kesehatan lingkungan, sanitasi, air bersih, hingga pengawasan penyakit yang berpotensi berkembang menjadi kejadian luar biasa (KLB) menjadi bagian penting dari respons pascabencana.

Untuk memperkuat respons di lapangan, NTB mengerahkan 89 relawan kesehatan dalam dua tahap pemberangkatan.

Sebanyak 53 relawan atau sekitar 60 persen diberangkatkan pada tahap pertama, kemudian 36 relawan atau 40 persen menyusul pada tahap kedua.

Komposisi tim didominasi 32 perawat dan 28 dokter. Mereka diperkuat enam apoteker, tiga tenaga administrasi kesehatan, tiga psikolog, dua epidemiolog, dua tenaga kesehatan lingkungan, seorang bidan, seorang analis, serta tenaga pendukung lainnya.

Salah satu titik pelayanan berada di Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dari lokasi tersebut, tim tidak hanya membuka pelayanan di pos kesehatan, tetapi juga bergerak secara mobile untuk menjangkau masyarakat yang berada di luar titik pelayanan.

Data pelayanan menunjukkan kebutuhan kesehatan meningkat tajam pada fase awal respons. Pada 20 Agustus, tim memberikan 134 layanan. Jumlah tersebut naik menjadi 367 layanan pada 21 Agustus.

Puncak pelayanan terjadi pada 22 Agustus dengan 1.340 layanan. Setelah itu, angka tersebut berangsur turun menjadi 879 layanan pada 23 Agustus, 381 layanan pada 24 Agustus, dan 201 layanan pada 25 Agustus.

Dengan demikian, total pelayanan kesehatan yang diberikan Tim Kesehatan NTB hingga 25 Agustus mencapai 3.307 layanan.

Ahsanul Khalik menilai tren tersebut menjadi indikator penting untuk membaca perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.

“Puncaknya terjadi pada 22 Agustus. Setelah itu jumlah pelayanan mulai menurun, tetapi kami tidak boleh serta-merta menganggap situasi selesai. Pelayanan harus tetap berjalan, terutama untuk memastikan masyarakat yang masih membutuhkan bisa dijangkau dan perkembangan penyakit tetap terpantau,” ujarnya.

Dari ribuan layanan tersebut, myalgia atau nyeri otot menjadi keluhan terbanyak, dengan 751 kasus.

Disusul dispepsia sebanyak 634 kasus, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 364 kasus, nyeri 268 kasus, dan hipertensi 259 kasus.

Tim juga menangani keluhan pusing, diare, luka atau vulnus, bronkitis, serta sejumlah gangguan kesehatan lainnya.

Sepuluh jenis keluhan dan diagnosis terbanyak menyumbang sekitar 88 persen dari keseluruhan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa beban pelayanan masih terkonsentrasi pada sejumlah masalah kesehatan utama yang muncul di masyarakat terdampak bencana.

Namun, perhatian tim tidak berhenti pada pengobatan pasien. Surveilans penyakit juga terus dilakukan untuk mendeteksi potensi munculnya KLB di tengah kondisi pengungsian.

ISPA menjadi penyakit potensial KLB yang paling dominan selama periode pemantauan.

Kasus ISPA tercatat 148 kasus pada 22 Agustus dan meningkat menjadi 156 kasus pada 23 Agustus. Jumlahnya kemudian turun tajam menjadi 23 kasus pada 24 Agustus, namun kembali tercatat 37 kasus pada 25 Agustus.

Kasus diare juga menunjukkan pola fluktuatif. Pada 22 Agustus tercatat 42 kasus, kemudian 34 kasus pada 23 Agustus, meningkat menjadi 41 kasus pada 24 Agustus, sebelum turun menjadi dua kasus pada 25 Agustus.

Sementara itu, pneumonia mencapai 30 kasus pada 24 Agustus dan masih tercatat 12 kasus pada 25 Agustus. Disentri juga menunjukkan kecenderungan meningkat pada akhir periode pengamatan.

Ahsanul Khalik menegaskan, perubahan angka penyakit harus dibaca sebagai sinyal untuk memperkuat respons di lapangan.

“Bagi kami, angka penyakit itu bukan sekadar catatan harian. Ketika ada peningkatan, tim harus melihat apa penyebab dan faktor risikonya di lapangan. Karena itu, pelayanan medis harus berjalan bersama dengan surveilans, pemantauan air bersih, sanitasi, dan kondisi masyarakat di pengungsian,” katanya.

Selain pelayanan di pos kesehatan, Tim Kesehatan NTB melakukan pelayanan mobile untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.

Berdasarkan pemetaan di wilayah pelayanan mobile sekitar Desa Satar Padut, kelompok yang menjadi perhatian terdiri atas 37 balita usia 0–5 tahun, tujuh anak dan remaja usia 6–17 tahun, serta 152 penduduk usia 18–59 tahun.

Respons kesehatan juga diperkuat melalui koordinasi dengan HEOC Provinsi serta Kabupaten/Kota, penguatan alur rujukan, dan distribusi logistik kesehatan serta obat-obatan ke fasilitas dan pos pelayanan.

Tim turut melakukan rujukan pasien dengan kasus obstetri ke Rumah Sakit Ruteng untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pelayanan di sejumlah wilayah juga diintegrasikan dengan Tim Layanan Kesehatan Universitas Airlangga (UNAIR).

Sebagai pusat koordinasi, Tim Kesehatan NTB membentuk dan mengoperasikan Pos Induk Kesehatan di Puskesmas Dampek, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur.

Dari pusat koordinasi tersebut, pelayanan mobile, distribusi logistik, pemantauan penyakit, serta kebutuhan rujukan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi.

Ahsanul Khalik mengatakan respons kesehatan NTB akan terus mengikuti kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

“Solidaritas kemanusiaan tidak cukup hanya hadir pada hari-hari pertama bencana. Yang lebih penting adalah memastikan respons terus mengikuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, kita akan terus melihat perkembangan di lapangan, memperkuat koordinasi, dan memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tetap dapat dijangkau,” pungkasnya.(P01)