MATARAM, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data dengan mengintegrasikan 921 data pembangunan yang berasal dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah strategis ini menjadi fondasi penting untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran.
Upaya tersebut diwujudkan melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan satu referensi data pembangunan yang digunakan bersama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi pembangunan.
Komitmen itu mengemuka dalam Lokakarya Persiapan Teknis Integrasi Data Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri yang digelar di Mataram, Senin (2/6/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan produsen data, operator data, pengelola statistik sektoral, serta tim teknis dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov NTB dengan dukungan Program SKALA.
Penguatan tata kelola data sendiri menjadi salah satu prioritas Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam mendorong pembangunan yang lebih terukur dan berbasis bukti.
Pemerintah daerah meyakini bahwa kualitas pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas data yang digunakan sebagai dasar kebijakan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB, H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa integrasi data menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh proses pembangunan menggunakan referensi yang sama.
Menurut pejabat yang akrab disapa AKA itu, perbedaan data antarinstansi maupun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat selama ini masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan.
“Pembangunan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Kita tidak ingin pembangunan berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan fakta dan kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lokakarya yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi tahap penting sebelum integrasi sistem dilakukan secara menyeluruh.
Sejumlah aspek teknis masih perlu diselaraskan, mulai dari kode wilayah administrasi, standar data, metadata, hingga mekanisme interoperabilitas antarplatform.
“Integrasi data bukan sekadar menghubungkan dua portal atau dua aplikasi. Yang sedang dibangun adalah kesamaan referensi data pembangunan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat berbicara dengan data yang sama,” tegasnya.
Pemprov NTB menilai integrasi data akan membawa dampak besar terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Setidaknya terdapat tiga manfaat utama yang ingin dicapai melalui langkah tersebut.
Pertama, menghasilkan kebijakan yang lebih akurat karena seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan menggunakan sumber data yang sama.
Kedua, meningkatkan efisiensi anggaran karena tidak lagi terjadi pengumpulan data berulang oleh masing-masing instansi.
Ketiga, memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan lebih tepat sasaran sesuai kondisi nyata di lapangan.
AKA menambahkan, integrasi data juga menjadi solusi untuk mengatasi perbedaan angka yang selama ini kerap muncul dalam satu wilayah.
“Sering kali kita menghadapi kondisi satu daerah tetapi memiliki banyak angka. Integrasi ini penting agar tidak ada lagi perbedaan data antara daerah dan pusat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berbasis fakta,” katanya.
Sementara itu, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menegaskan bahwa integrasi data merupakan fondasi utama dalam mewujudkan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Menurutnya, kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dalam proses penyusunannya.
Ia menilai keberhasilan implementasi program Satu Data tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan data yang dihasilkan.
“Ketika seluruh perangkat daerah menggunakan data yang sama, valid, dan terstandar, maka kualitas perencanaan pembangunan akan semakin baik dan program yang dijalankan akan lebih efektif,” ujarnya.
Saat ini, proses integrasi mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari indikator RPJMD, data makro pembangunan daerah, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor pertanian, pariwisata, kelautan, dan perikanan.
Melalui integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kemendagri, Pemprov NTB menargetkan terwujudnya satu referensi data pembangunan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan data yang akurat, terintegrasi, dan terstandar, NTB optimistis dapat memperkuat berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pembangunan pun diarahkan menjadi lebih modern, transparan, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(P02)
