JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Transformasi ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia diproyeksikan membuka jutaan peluang kerja baru dalam beberapa tahun ke depan.
Kebijakan hilirisasi industri dan percepatan ekonomi hijau menjadi dua sektor yang diperkirakan akan menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja pada 2026.
Proyeksi tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Selain memetakan peluang, laporan ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan besar yang masih membayangi pasar kerja Indonesia, mulai dari tingginya angka pekerja informal hingga kesenjangan kompetensi digital.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan dunia kerja saat ini tengah mengalami perubahan besar akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, serta meningkatnya tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ujar Anwar dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).
Salah satu peluang terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus berkembang di berbagai sektor industri.
Kebijakan ini dinilai mampu menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan investasi, peningkatan nilai tambah produk, dan penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja masa depan.
Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan mencapai 3,88 juta pekerja pada 2026.
Angka tersebut didorong oleh pertumbuhan energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri berbasis teknologi rendah emisi.
Menurut Anwar, peluang besar tersebut harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” katanya.
Di balik optimisme tersebut, laporan ini juga mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal, menunjukkan bahwa transformasi menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih membutuhkan penguatan kebijakan secara berkelanjutan.
Transformasi digital yang melahirkan berbagai pekerjaan berbasis platform juga menghadirkan tantangan baru. Selain membuka peluang ekonomi, perkembangan ini menuntut adanya penyesuaian regulasi ketenagakerjaan, perlindungan sosial yang lebih inklusif, serta kepastian hubungan kerja di era ekonomi digital.
Tantangan lain yang mendapat perhatian adalah kesenjangan kompetensi digital. Outlook Ketenagakerjaan 2026 menunjukkan hanya sekitar 50 persen tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital pada tingkat dasar hingga menengah.
Padahal, kebutuhan industri saat ini diperkirakan membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja dengan kompetensi digital yang memadai.
Fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja juga masih menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker terus memperkuat sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri.
Langkah yang ditempuh antara lain melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” tegas Anwar.
Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sekaligus mewujudkan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(P01)
