MATARAM, PINTAS.CO.ID – Transformasi ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki fase yang semakin agresif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bersama Komisi VII DPR RI mendorong agar potensi daerah tidak berhenti sebagai komoditas mentah atau destinasi wisata, tetapi diubah menjadi nilai tambah, investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, saat bertemu Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Iqbal memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi NTB sekaligus strategi pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber pertumbuhan baru.
Pertumbuhan ekonomi, kata dia, kini tidak lagi semata bergantung pada sektor pertambangan, tetapi mulai ditopang pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
Salah satu indikator positif terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang kini mencapai 132. Angka tersebut meningkat dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional yang berada di level 127.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Gubernur Iqbal.
Namun, Pemprov NTB tidak ingin berhenti pada peningkatan produksi. Pemerintah kini mengarahkan strategi ekonomi pada hilirisasi, agar komoditas yang dihasilkan di NTB juga diproses di dalam daerah sebelum masuk ke pasar yang lebih luas.
Sektor perikanan menjadi salah satu fokus. Komoditas udang vaname, misalnya, masih banyak yang dikirim keluar NTB untuk diproses dan diekspor. Kondisi tersebut dinilai membuat sebagian nilai ekonomi justru tercipta di luar daerah.
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelas Gubernur Iqbal.
Langkah serupa disiapkan pada sektor peternakan. Pemprov NTB mendorong pengembangan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal untuk menekan biaya produksi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Jagung menjadi salah satu bahan utama, sementara kelor mulai dikaji sebagai alternatif karena ketersediaannya cukup melimpah dan memiliki kandungan nutrisi.
“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” katanya.
Penguatan rantai nilai peternakan juga diarahkan melalui pengembangan kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun. Konsepnya tidak berhenti pada pembibitan, tetapi mencakup pakan, produksi susu, hingga pengolahan produk turunannya.
Transformasi ekonomi NTB juga menyasar sektor pariwisata. Di tengah tren kunjungan wisatawan yang terus menunjukkan perkembangan positif, Pemprov NTB mulai menggeser orientasi dari sekadar mengejar jumlah kunjungan menuju quality tourism.
Artinya, keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari berapa banyak wisatawan yang datang, tetapi juga dari berapa lama mereka tinggal, berapa besar belanja yang dihasilkan, serta sejauh mana aktivitas wisata memberi manfaat bagi masyarakat lokal tanpa merusak lingkungan dan budaya.
“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegas Gubernur Iqbal.
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian serius adalah Gili Tramena, yang mencakup Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Kabupaten Lombok Utara.
Bagi Pemprov NTB, pengembangan tiga gili tersebut tidak cukup hanya dengan memperkuat promosi wisata. Sejumlah persoalan mendasar harus lebih dulu dituntaskan, mulai dari status kawasan dan lahan, ketersediaan air bersih, hingga persoalan sampah.
Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait kini mengupayakan penyelesaian status kawasan secara menyeluruh.
“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” kata Gubernur Iqbal.
Untuk mendukung keberlanjutan kawasan, pemerintah daerah juga menyiapkan solusi air bersih melalui sistem beach well. Sementara persoalan sampah diarahkan untuk ditangani menggunakan teknologi pengolahan yang disesuaikan dengan karakter wilayah kepulauan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi paparan Gubernur NTB. Ia menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat, khususnya bagi wisatawan mancanegara, dan berpotensi menjadi salah satu destinasi yang memperluas sebaran wisatawan di Indonesia.
Menurut Saleh, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tidak seharusnya hanya mengenal Bali. Destinasi unggulan di NTB juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari rute perjalanan wisata internasional.
“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” ujarnya.
Komisi VII memastikan berbagai aspirasi Pemprov NTB akan dibawa ke pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra.
Isu yang dibahas mencakup pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, air bersih, pengelolaan sampah, penguatan industri pakan lokal, hingga pengembangan UMKM.
Pertemuan tersebut menegaskan satu arah baru pembangunan ekonomi NTB: mengubah keunggulan sumber daya menjadi kekuatan ekonomi yang memberi manfaat lebih besar di dalam daerah.
Hilirisasi di sektor perikanan dan pertanian, penguatan industri pakan dan peternakan, serta pengembangan Gili Tramena sebagai destinasi quality tourism menjadi bagian dari strategi tersebut.
Dengan kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, NTB tidak hanya diarahkan menjadi daerah penghasil komoditas dan destinasi wisata, tetapi juga menjadi daerah yang mampu menciptakan nilai tambah, menarik investasi, membuka lapangan kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal.(P02)
