JAKARTA, PINTAS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) membawa pulang tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tak sekadar penghargaan, capaian ini juga disertai dukungan anggaran senilai total Rp9 miliar untuk memperkuat sejumlah program pelayanan dasar masyarakat.
Tiga apresiasi tersebut diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Dua penghargaan lainnya adalah Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Bagi Pemprov NTB, penghargaan tersebut menjadi cerminan atas arah kebijakan yang selama ini diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat, mulai dari kualitas hunian, pemerataan pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan tiga apresiasi tersebut menjadi capaian penting bagi pemerintah daerah, terutama karena NTB berhasil meraih posisi pertama pada kategori pembangunan 3 juta rumah.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurutnya, penilaian Kemendagri tidak hanya melihat hasil pembangunan yang sudah terlihat di lapangan. Kebijakan yang disusun pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam penilaian.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Dari tiga apresiasi tersebut, NTB mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp9 miliar. Rinciannya, Rp6 miliar dialokasikan untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit.
Sementara itu, masing-masing Rp1,5 miliar dialokasikan untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Sektor perumahan menjadi salah satu perhatian utama Pemprov NTB. Program bedah rumah tidak diarahkan secara acak, melainkan diprioritaskan untuk masyarakat yang berada di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Bagi Pemprov NTB, persoalan hunian memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan. Karena itu, memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat ditempatkan sebagai salah satu bentuk intervensi terhadap kemiskinan ekstrem.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelas Gubernur Iqbal.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa program perumahan tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik. Perbaikan rumah warga juga ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.
Selain perumahan, sektor pendidikan menjadi perhatian berikutnya. Pemprov NTB mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB, termasuk melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah.
Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket sebagai bagian dari strategi pemerataan kualitas pendidikan.
Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah dengan kinerja terbaik didorong untuk bertugas di wilayah pelosok.
Penempatan tersebut disertai insentif tambahan agar tenaga pendidikan berkualitas tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Gubernur Iqbal.
Kebijakan itu menjadi salah satu upaya Pemprov NTB untuk mempersempit kesenjangan kualitas layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok.
Meski mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, Gubernur Iqbal menegaskan penghargaan bukanlah tujuan akhir dari kebijakan pembangunan NTB.
Menurutnya, pengakuan tersebut justru harus menjadi pemacu agar berbagai kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan menjadi hasil konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Arah tersebut, lanjut Gubernur Iqbal, sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Program Desa Berdaya, terutama yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong agenda pengentasan kemiskinan.
“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian sebelumnya menjelaskan bahwa apresiasi kepada pemerintah daerah diberikan antara lain untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM), khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Capaian NTB juga tidak berhenti pada tingkat provinsi. Sejumlah kabupaten/kota di NTB turut memperoleh apresiasi dalam berbagai kategori.
Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan pada bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Rangkaian penghargaan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah tidak hanya berlangsung di level provinsi, tetapi juga mencakup pemerintah kabupaten dan kota.
Pada akhirnya, bagi Pemprov NTB, apresiasi Kemendagri bukan sekadar capaian administratif. Pengakuan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti pada dokumen atau penghargaan, melainkan harus terlihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat—dari rumah yang lebih layak, akses pendidikan yang lebih merata, hingga lingkungan yang lebih terkelola.(P01)
